Pemilu 2024

Permintaan Coklit Belum Disahuti, KPUD Sulteng Pilih Mutakhirkan DPT

291
×

Permintaan Coklit Belum Disahuti, KPUD Sulteng Pilih Mutakhirkan DPT

Sebarkan artikel ini

PALU, Kabar Selebes – Permintaan KPUD Sulawesi Tengah untuk melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) ulang Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada tiga daerah terdampak bencana alam ke Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), belum juga disahuti.

“Andaikan sudah disahuti, maka kita akab melakukan pembersihan DPT. Dengan demikian kami akan melakukan langkah pemutakhiran data saja terhadap pemilih pasca bencana alam gempabumi, tsunami dan likuifaksi,” kata anggota KPUD Sulteng Samsul Y Gafur pada Sosialisasi dan Forum Kerjasama Ormas/LSM di Sulawesi Tengah, Kamis, 29 November 2018 di Palu.

Menurut Samsul, pihaknya bersama perangkat KPUD kabupaten/kota, PPK dan PPS akan memaksimalkan waktu untuk memutakhirkan data pemilih yang sudah terdaftar. KPUD akan menggunakan data dari Dukcapil dari pendataan pasca bencana. Begitupula dengan pemetaan tempat pemungutan suara (TPS) juga akan dilakukan kembali menyesuaikan kondisi di lapangan.

BACA JUGA :  Warga Berjubel Hadiri Ceramah Ustad Solmed di Touna

Pemutakhiran DPT, tambah Samsul, KPU propinsi membutuhkan alokasi waktu panjang untuk menata kembali DPT. Seperti dua wilayah terdampak likuifaksi, Petobo dan Balaroa belum bisa diperoleh data akurat pasca bencana. Untuk memverifikasi mereka yang pindah tempat belum terdeteksi dengan baik.

“Begitupula bagi korban meninggal dunia, itu juga tidak serta merta bilamana tidak ada data laporan dari keluarga. Dukcapil tidak akan mencoret nama yang meninggal tapi tidak didukung dokumen. DPT kita harus berubah, berdasarkan hasil rakor seperti di Sigi, Palu dan Donggala,” kata Samsul.

Kata Samsul, pemilih yang meninggal dunia, hilang dan belum ditemukan, sekarang dalam proses pendataan oleh tim di lapangan.

Proses pemutakhiran data pemilih sampai Desember. Andaikan diberi waktu dua bulan maka dilakukan coklit. Kita akan menyisir kembali untuk membersihkan DPT. Bila mana ada pemilih sampai penetapan DPT akan tetap tercantum dan itu akan mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih.

BACA JUGA :  Temukan 31 Paket, Polsek Dondo Bekuk Pengedar Sabu Asal Malomba

Sementara itu Sahran Raden (Divisi Sosialisasi KPUD Sulteng) dalam diskusi yang mengangkat tema “Peran Kelembagaan Masyarakat Sipil dalam Kampanye dan Melawan Hoaks serta seberapa bersih DPT Pemilu 2019 di Sulawesi Tengah” mengingatkan kepada peserta Pemilu agar memasang alat peraga harus sesuai dengan peraturan yabg ada.

“Peserta Pemilu harus kembali ke khittah, meyakinkan kepada pemilih untuk menawarkan visi dan misi dan program partai politik jika terpilih nantinya. Ini harus dijadikan pendidikan politik bagi masyarakat dan meningkatkan partisipasi pemilih,” kata Sahran Raden.

Kampanye Presiden/Wakil Presiden, DPR RI, DPRD propinsi/kabupaten dan kota serta DPD. Kampanye dimulai 3 hari setelah penetapan DCT. Baru tujuh hari masa kampanye, terjadi gempa bumi, tsunami dabn likuifaksi.

BACA JUGA :  Hari Ini BEI Sulteng Kembali Beroperasi

Praktis sebulan lebih aktifitas terhenti termasuk masa kampanye. Tetapi ada pula yang memanfaatkan momentum tersebut untuk melakukan kampanye, itu tidak elok dan dilarang dalan peraturan kampanye di daerah bencana.

Sahran juga membeberkan efektifitas medium kampanye. Media luar ruang (spanduk) urutan tertinggi dilirik pemilih yaitu 38,9 persen, media sosial dan media online 22,2 persen, serta media cetak 8,2 persen.

Sahran mengingatkan agar peserta Pemilu dan masyarakat menghindari peredaran berita bohong (hoax) dalam berkampanye.

“Kampanye paling banyak di media sosial yaitu Facebook dan Twitter. Ini merupakan senjata ampuh dalam mengenal visi misi calon. Tapi paling banyak pula beredar berita bohong (hoax),” ujar Sahran.

Sahran juga mengajak masyarakat menjadikan kampanye sebagai wisata politik agar demokrasi dapat tercapai secara damai.(ptr)