Nasional

NTFP-EP Dorong Sektor Bisnis Mengedepankan HAM di Das Lariang

NTFP-EP

Direktur NTFP -EP membukan pelatihan bisnis dan HAM Rabu(28/2) di Hotel Santika Palu yang diikuti masyarakat, pemerintah dan sektor swasta.

PALU, Kabar Selebes – Non Timber Forest Product Exchange Programme (NTFP-EP) Indonesia mendorong sektor bisnis mengedepankan hak asasi manusia (HAM) dalam pengelolaan sumberdaya alam di DAS Lariang.

Terkait hal itu NTFP-EP memfasilitasi pelatihan bagi pemangku kepentingan   masyarakat sipil, pemerintah dan swasta menyangkut bisnis dan HAM, Rabu (28/2/2018) di Hotel Santika Palu.

Direktur NTFP-EP Indonesia, Jusupta Tarigan mengatakan pelatihan yang mereka fasilitasi merupakan langkah dasar bagi pemangku kepentingan dan pemangku hak di DAS Lariang Provinsi  Sulawesi Tengah untuk dapat memahami dan meningkat kapasitasnya terkait konsep dasar HAM dan bisnis.

BACA JUGA :  BPS Sulteng Kehilangan Banyak Responden

“Ini melihat tipologi potensi kasus konflik antara masyarakat dan bisnis di DAS Lariang yang cukup besar, maka untuk pelatihan yang dilakukan kali ini akan menyasar lebih luas penggunaan instrument hukum HAM Internasional dan nasional untuk advokasi kasus-kasus masyarakat yang di Indonesia,” ujarnya.

Ia menambahkan pelatihan tersebut bertujuan untuk memperkaya informasi, wawasan dan pemahaman mengenai instrument HAM yang berhubungan dengan hak-hak masyarakat dan harapannya pemangku kepentingan tentunya dapat mengimplementasikan instrument HAM yang berhubungan dengan bisnis berbasis sumberdaya alam.

Wahyu Wagiman, Direktur Eksekutif  ELSAM mengatakan bahwa dalam pengelolaan sumberdaya alam mesti dikelola secara bersama-sama namun kenyataannya tidak demikian sehingga perlu diingatkan kepada pemerintah agar pengelolaan sumberdaya harus berimbang dan memperhatikan pihak lainnya sehingga tidak terjadi persoalan-persoalan HAM.

BACA JUGA :  Fraksi Nasdem Desak Pemprov Sulteng Maksimalkan Pendapatan Daerah

“Kita harus selalu memperingatkan pemerintah dan sektor swasta dalam hal pengelolaan sumberdaya alam agar dapat dikelola dengan baik dan tidak terjadi persoalan-persoalan atau melanggar HAM, dan jika itu terjadi  maka Negara mesti melakukan pemulihan terhadap korban,” pintanya.(BAL)

Silakan komentar Anda Disini....

Most Popular

To Top
%d blogger menyukai ini:
Read previous post:
Kejari Tolitoli Tingkatkan Perkara Korupsi Mantan Bendahara Dispora ke Penuntutan

TOLITOLI,...

Muslimun: Menjaga Lingkungan Tugas Semua Pihak

 ...

Hari Terakhir Registrasi Kartu Prabayar Ratusan Warga Serbu Grapari Telkomsel Tolitoli

Tolitoli,KabarSelebes- Ratusan...

Close