PALU, Kabar Selebes – Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sulawesi Tengah meluncurkan tahapan penyelenggaraan Pilkada Serentak Gubernur/Wakil Gubernur 2020. Pemungutan suara digelar 23 September 2020.
Peluncuran dilakukan dengan pemukulan gimba oleh seluruh komisioner KPUD Sulteng serta Komisioner KPU RI Viryan Azis, serta peluncuran maskot Si Macaca dan jingle.
Ketua KPUD Sulteng Tanwir Lamaming mengatakan suksesnya penyelenggaraan Pilkada tak lepas dari sinergitas seluruh pihak terkait dan masyarakat Sulawesi Tengah.
“Kita berharap ke depan sinergitas seluruh pihak untuk menyukseskan pikkada sereñtak,” kata Tanwir Lamaming.
Viryan Azis, Komisioner KPU RI Bidang Data, Informasi dan Hubungan Antar Lembaga mengatakan Sulteng salah sstu daerah terberat saat Pemilu 2019, musibah terjadi akhir tahun lalu.
“23 September 2020, 270 daerah akan pilkada serentak epidose keempat. Sekarsng memasuki tahapan pilkada, 8 kabupaten/kota dan pilgub. Pemerintah daerah dan DPRD mendukung penyelenggaraan pilkada serentak. Dan tidak termasuk daerah merah. NPHD ditandatangani Rp158 miliar untuk pilkada gubernur,” kata Viryan Azis.
Kata Viryan lagi, ada yang mengatakan dana begitu besar dan bisa dipake membangun sekolah dan jalan serta membantu orang miskin. Itu benar tapi dengan melalui pemilu dan pilkada adalah leading sektor pembangunan secara utuh. Pilkada dan pemilulah yang mendrive pembangunan-pembangunan lain.
“Mari secara bersama-sama bergandengan tangan secara efektif dalam menjalankan tugas,” ujar Viryan.
Viryan menjelaskan ada tugas hal yang penting dimiliki penyelenggara. Pertama Integritas, harga mati bagi penyelenggara pemilu/pilkada kemanapun berada. Rasa suka tidak suka pasti ada tapi dengan integritas yang kuat akan menghasilkan pilkada berkualitas.
“Kedua kerjas keras, berikan yang terbaik. Jangan berikan yang kurang baik bagi peserta dan ketiga sinergitas, tidak mungkin penyrelenggara bisa bekerja sendirian. TNI dan Polri harus dilibatkan dalam mendukung pelaksanaan Pilkada. Peserta pilkada juga harus membantu serta serta integritas pemilih,” jelas Viryan.
Sementara itu Wagub Sulawesi Tengah HM Rusli B Dg Palabbi mengatakan pilkada merupakan bentuk pelaksanaan politik lokal dan wujud dari kedaulatan rakyat.
“Kita sudah menyelenggarakan pemilihan beberapa kali. Dan pemerintah daerah berkomitmen dalam mendukung dan memfasilitasi penyelenggaraan dengan memberikan dukungan anggaran,” kata Rusli.
Hal yang perlu diperhatikan adalah komitmen penyelenggara, aparat TNI dan Polri serta seluruh masyarakat dalam ikut bersinegi mendukung suksesntmya penyelenggaraan pilkada.
“Distribusi logistik perlu mendapat perhatian kita semua baik penyelenggara, pengawas maupun TNI dan Polri,” kata Rusli.
Kita semua berharap, lanjut wagub, agar pilkada ke depan menghasilkan pemimpin yang berintegritas untuk pembangunan daerah.
Kepala Perwakilan Ombudsman Sulawesi Tengah Sofyan F Lembah menyoroti ketidakhadiran komisioner Bawaslu Sulawesi Tengah pada peluncuran tahapan pilkada gubernur/wakil gubernur.
“Sangat disayangkan pada malam launching dimulainya tahapan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur yang diselenggarakan KPU Provinsi malam ini, tidak dihadiri satupun komisionet Bawaslu propinsi,” kata Sofyan.
Lanjut Sofyan, patut dipertanyakan karena acara penting ini sebagai pengawas justru tak hadir dan ini baru pertama kali terjadi.
“Ombudsman mendapat info bahwa seluruh komisioner sedang tugas di luar kota. Sebenarnya ini soal management dan komunikasi. KPU dan BAWASLU harus punya prioritas aktivitas dan ini adalah dimulai masuknya tahapan Pilkada. Seluruh tahapan mesti diawasi dan ini soal marwah Bawaslu, dan ini tidak boleh terulang,” ujar Sofyan.
Komisioner KPUD Sulteng Sahran Raden mengatakan pihaknya sudah mengirimkan undangan kepada Bawaslu Sulteng. “Hingga menjelang acara dimulai kami juga tidak menerima penyampaian ketidakhadiran Bawaslu,” kata Sahran.
Hingga berita ini diturunkan belum ada tanggapan dari Komisioner Bawaslu Sulteng perihal ketidakhadiran di kegiatan tersebut. (Patar)
