200 Hektar Lahan Tahura Palu dan Sigi Rusak Akibat Penambangan Emas Ilegal

oleh -3 views

PALU, Kabar Selebes – Meskipun telah dinyatakan dilarang beroperasi, pada kenyataannya, taman hutan rakyat (Tahura) di kota Palu dan Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, hingga saat ini masih dikeruk para penambang secara ilegal untuk mendapatkan material emas.

Luas Tahura di wilayah Sulawesi Tengah sebesar 7.128 hektar, yang membentang dari selatan hingga utara. Lokasi yang berada di wilayah Kota Palu mencakup lima kelurahan, sementara di Kabupaten Sigi mencakup tiga desa.

Tahura khususnya yang berada di Poboya, Kota Palu, terdapat areal tambang eks penambangan emas tanpa izin (PETI), yang telah beroperasi sejak tahun 2006. Luasnya mencapai ratusan hektar. UPT Tahura belum memastikan berapa besar jumlah kerugian, yang pasti terdapat kurang lebih hampir 200 hektar lahan hutan yang rusak akibat PETI.

Dalam catatan UPT Tahura Dinas Kehutanan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, para pelaku penambang emas ilegal yang beroperasi di kawasan Tahura, berasal dari Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Gorontalo, dan beberapa dari wilayah di Jawa. Jumlahnya mencapai ratusan orang.

“Kami dapat informasi bahwa penambangan illegal di Tahura sejak tahun 2009 hingga 2010, terhadap 5.000 orang yang melakukan pertambangan di Tahura. Tapi sekarang sudah berkurang. Sekarang kurang lebih sekitar 500 orang itu masih ada di wilayah tersebut,” ujar Kepala UPT Tahura Sulteng, Bambang Agus Setyawan, Rabu (26/2/2020).

UPT Tahura tidak memastikan berapa besar jumlah kerugian akibat PETI di lokasi Tahura, yang pasti terdapat kurang lebih hampir 200 hektar lahan hutan yang telah rusak saat ini. Pihak UPT Tahura membenarkan aktivitas PETI di kawasan Tahura masih berlangsung.

“Tapi sampai sekarang Alhamdulillah sudah mulai berkurang masyarakat melakukan penambangan ilegal ini, karena informasi yang kami dapatkan bahwa kandungan material dalam hal ini emas, itu berkurang. Tetapi pertambangan sampai sekarang di areal Tahura masih ada,” kata Bambang.

Para pelaku PETI dapat dikenai sanksi hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang kehutanan, dengan ancaman hukuman diatas 10 tahun, karena lokasi pengerukan merupakan kawasan yang dikuasai oleh Negara.

Khusus dalam penanganan pertambangan eks PETI di Tahura, salah satu upaya penanganan yang dilakukan UPT Tahura Sulteng adalah melakukan rehabilitasi. Sejak tahun 2017, terdapat sekitar satu hektar lahan rehabilitasi yang sudah ditanami kembali di lokasi Tahura.

Namun kendalanya adalah kondisi lahan di Tahura yang kering sehingga sulit untuk ditanami, meskipun ada beberapa pohon yang tumbuh. Selain itu rasa kepemilikan dari masyarakat di areal tambang itu sendiri, yang tidak membolehkan upaya rehabilitasi.

“Banyak mereka mengklaim bahwa lokasi itu adalah lokasi mereka, nenek moyang mereka. Nah itu yang menjadi kendala bagi kami. Saya bahkan sempat diancam dengan parang,” tutur Bambang.

Seorang sumber mengatakan sejak tahun 2009 sampai sekarang, sudah terdapat 150 hektar sampai 200 hektar dikeruk dan diambil materialnya di areal pertambangan ilegal tersebut. Sementara sisa material yang tidak terpakai dan tercampur bahan kimia, dibuang begitu saja di sekitar Tahura. (ifal)

BACA JUGA :  NasDem Kritisi Rencana Kegiatan Festival Musik Bersahabat
Silakan komentar Anda Disini....
(Visited 37 times, 1 visits today)