Ketimpangan dan Kemiskinan; Tantangan Pemimpin Baru Sulawesi Tengah

oleh -13 views
Hasanuddin Atjo. (Foto Patar)

Evaluasi PPD, Penghargaan Pembangunan Daerah tahun 2020 terhadap 34 Provinsi oleh Kementerian Bappenas telah diumumkan di saat Musrembang tingkat Nasional, 30 April 2020 yang dibuka Presiden Joko Widodo secara Virtual.

Provinsi Jawa Tengah berhasil menempati urutan pertama. Sementara itu wakil dari Pulau Sulawesi diwakili Provinsi Sulawesi Tengah yang berada pada kelompok 20 besar, dan provinsi Sulawesi Utara di kelompok 10 besar nasional

Ada 24 indikator yang dinilai dalam lomba PPD tersebut. Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan hasil penilaian metoda diagram laba-laba unggul pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi, angka pengangguran terbuka yang relatif rendah, konsistensi dari alokasi anggaran pembangunan , serta dokumen inovasi pembangunan daerah kategori exelent. Sebaliknya angka ketimpangan dan angka kemiskinan yang tinggi menjadi titik lemah dalam penilaian lomba ini.

Gubernur Longki Djanggola bersama jajarannya telah berusaha dan patut diberi apresiasi atas prestasi dari sejumlah indikator itu, meskipun menyisahkan ketimpangan dan angka kemiskinan yang tinggi. Bencana pada tanggal 28 September 2018 dinilai ikut berpengaruh kuat terhadap upaya menurunkan nilai dua variabel yang masih bersoal itu.

Kabupaten yang berbasis pangan telah berkontribusi terhadap nilai pendapatan perkapita yang rendah, sedangkan yang berbasis tambang dan gas memberi nilai pendapatan yang tinggi, sehingga menjadi salah satu sebab adanya nilai ketimpangan tinggi yang ditujukkan oleh indeks Wiliansons yang terus naik dan di tahun 2019 sebesar 0,56.

Sedangkan kemiskinan itu dominan disumbangkan oleh kabupaten-kabupaten yang berbasis pangan, yang diindikasikan dengan nilai tukar petani, NTP gabungan di beberapa tahun terakhir kurang dari 100 persen. Selain itu garis kemiskinan (yaitu batas pengeluaran minimal bagi kategori miskin) di Sulawesi Tengah di 2019 sebesar 460 ribu rupiah per bulan, dan tertinggi di pulau Sulawesi. Ini antara lain disebabkan kondisi infrastruktur dan letak geografis daerah ini sehingga kurang efisien dalam sistem logistik.

Karena itu pemimpin baru Sulteng tahun 2021-2026 mempunyai tugas berat mewujudkan, Provinsi Sulawesi Tengah Maju dan Incorporated, melalui upaya menurunkan ketimpangan dan angka kemiskinan itu, guna melengkapi prestasi yang telah ditoreh oleh Pemimpin sebelumnya.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, RPJMD tahun 2021-2026 Gubernur terpilih, upaya menurunkan ketimpangan dan angka kemiskinan menjadi salah satu prioritas program kerjanya. Selain itu melahirkan persentase desa maju dan mandiri juga harus menjadi perhatian serius, mengingat bahwa berdasarkan Indeks Desa Membangun, IDM tahun 2019 Sulawesi Tengah, persentase desa sangat dan tertinggal sekitar 60 persen, desa berkembang sekitar 38 persen dan sisanya desa maju dan mandiri.

BACA JUGA :  Wahai Mahasiswa Bergeraklah dengan Ideologi, Agar Idealismemu Tak Dibajak

Membangun ketahanan masyarakat terhadap bencana alam seperti gempa, tsunami, liquafaksi dan banjir yang sering melanda daerah ini, serta bencana non alam seperti pandemic Covid-19 juga menjadi bagian yang tidak kalah pentingnya, termasuk upaya memulihkan dampak yang ditimbulkan yaitu upaya pemulihan ekonomi.

Pembangunan priode tahun 2021-2026 sangat kental oleh tuntutan pemanfaatan teknologi digitalisasi dan tataruang, agar bisa lebih terukur, lebih cepat serta berkelanjutan. Peran dinas kominfo dalam menyiapkan satu data Indonesia sesuai Pepres 39/2919 sebagai base data, harus didorong dan diberi porsi anggaran yang sesuai untuk sebuah instrumen digitalisasi. Data yang valid itu mahal, tetapi akan lebih mahal lagi kalau membangun tanpa data yang valid, dengan kata lain membangun dengan merencanakan kegagalan.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bappeda sudah harus berperan sebagai desainer. Lembaga ini harus mampu memetakan permasalahan, kemudian menyusun satu masterplan. Selanjutnya proses detailing arsitek dari masterplan , dan berujung lahirnya satu blueprint atau cetak biru pembangunan lima tahunan atau RPJMD.

Berdasarkan cetak biru itu, maka mudah menetapkan kebutuhan dan alokasi anggaran pembangunan pada sektor-sektor prioritas yang telah ditetapkan. Akan terbangun konsistensi anggaran yang diharapkan, terbangun strategi/skenario untuk mencapai target dan sasaran yang berorientasi outcome atau manfaat.

Peran pemimpin daerah menjadi sangat penting dan strategis menjalankan roda pemerintahan dan proses pembangunan. Karena ini adalah era industri 4.0, era globalisasi, maka pemimpin daerah terpilih dalam pesta demokrasi yang diprediksi tunda sampai tahun 2021 harus inovatif, adaptif dan update, sesuai tuntutan perubahan, agar mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai harapan.

Kalau skenario pemimpin terpilih sesuai harapan tuntutan industri 4.0, era globalisasi maka proses rekruitmen Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah, OPD tentunya pemimpin terpilih akan mempersyaratkan kompetensi teknis termasuk kampetensi digital yang harus dimiliki oleh para kandidat. Bila ini dapat diwujudkan, maka harapan Sulawesi Tengah yang maju dan Incorporated Insyah Allah dapat direalisasikan.

Selamat melaksanakan ibadah puasa rhomadan dan hari raya idhul fitri 1441 H, mohon maaf lahir dan bathin. (*)

Penulis : Dr Ir H Hasanuddjn Atjo MP
Kepala.Bappeda Prop Sulawesi Tengah

Silakan komentar Anda Disini....
(Visited 15 times, 1 visits today)