Fraksi PKS dan Golkar DPRD Sulteng, Tegas Tolak RUU Haluan Ideologi Pancasila

oleh -50 views
Wiwik Jumatul dan Budi Luhur Anggota DPRD Sulteng, ketika menerima masa Aliansi Umat Islam Sulawesi Tengah di Kantor DPRD Sulteng, Kota Palu, Pada Jum'at (26/06/2020). Secara tegas kehadapan aliansi, mereka menolak untuk turut serta membahas RUU Haluan Ideologi Pancasila.

PALU, Kabar Selebes – Setelah menerima perwakilan Aliansi Umat Islam pada saat melakukan aksi Jum’at (26/06/2020) ,Perwakilan DPRD Sulawesi Tengah dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dan partai Golongan karya, dengan tegas menolak Rancangan Undang-Undang HIP.

“Secara pribadi dan sekaligus fraksi Partai Keadilan Sejahtera, sudah jelas sejak awal, Fraksi kami dari DPR RI maupun Provinsi sudah terang-terangan menolak RUU HIP,” ungkap Wiwik Jumatul Rofia perwakilan komisi 1 dari Fraksi PKS.

Hal tersebut dikatakan wiwik kepada sejumlah aliansi Umat Islam yang menuntut sikap DPRD Sulawesi Tengah agar menolak disahkan Undang-undang HIP.

Wiwik menyampaikan ungkapan terima kasih karena para aliansi telah mendukung untuk menolak RUU HIP tersebut.

“Sampai saat ini perjuangan itu masih berlangsung, saya pikir kita butuh dukungan dari fraksi lain,” lanjutnya.

Hal senada juga diungkapkan Budi Luhur anggota DPRD perwakilan dari fraksi Golongan Karya.

Pada keterangannya Budi menjelaskan, sejak dari awal berdirinya Golkar dari awal telah menolak ideologi lain selain ideologi Pancasila.

Ia dengan tegas mewakili Fraksi Golkar Sulawesi Tengah enggan untuk membahas perihal Ideologi Pancasila.

“Pancasila itu sudah final,tidak ada lagi pembahasan selanjutnya, apalagai mau dirubah,” kata dia pada kesempatan yang sama.

Budi mengaku sudah meminta izin dengan ketua partai untuk menentukan sikap yang sama dengan Partai Keadilan Sejahtera, menolak membahas RUU HIP.

Dengan demikian, kehadapan perwakilan Aliansi Umat Islam, Wiwik selaku perwakilan DPRD Sulawesi Tengah menyatakan, untuk saat ini hanya bisa menentukan sikap secara pribadi.

Ia menyatakan tentunya semua fraksi yang ada di DPRD mempunyai sikap tersendiri terkait dengan RUU HIP.

“Ini tidak serta merta mewakili partai secara keseluruhan, meskipun ada menyampaikan sikap secara kelembagaan, itu tidak serta merta,” katanya (abd/fma/ap)

Laporan : Adi Pranata

Silakan komentar Anda Disini....
(Visited 51 times, 1 visits today)