Sulawesi Tengah

Dominasi Laporan, Ombudsman Sebut Pelayanan Pemkot Palu Buruk

1142
×

Dominasi Laporan, Ombudsman Sebut Pelayanan Pemkot Palu Buruk

Sebarkan artikel ini
Ilustrasi (google)
Kantor Walikota Palu
Ilustrasi (google)

PALU, Kabar Selebes – Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Sulawesi Tengah menyatakan 70 persen dari total laporan yang masuk ke lembaga tersebut, didominasi dari Kota Palu.

“Akses masyarakat yang melapor didominasi oleh masyarakat yang berasal dari Kota Palu,” kata Asisten Bidang Penyelesaian Laporan Ombudsman Sulteng, Nasrun, dalam paparannya pada pelatihan posko pengawasan sumber daya alam, di Kota Palu, Rabu, 6 Juni 2018, seperti dilansir Antara.

BACA JUGA :  Walikota Palu-JICA Bahas Rencana Rekonstruksi Jembatan Palu IV

Nasrun menguraikan laporan yang diterima Ombudsman Sulteng terkait dengan pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah meliputi sektor pendidikan, kesehatan, kependudukan dan lainnya.

Ia menegaskan banyaknya laporan masyarakat, tidak dapat dikatakan bahwa pelayanan yang diselenggarakan pemerintah setempat ‘buruk’.

Malah, kata dia, banyaknya laporan menandakan bahwa masyarakat aktif dan terlibat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan khususnya bidang pelayanan.

BACA JUGA :  Kapolres Tolitoli Pimpin Penangkapan Bandar dan Pengedar Sabu, Tiga Pelaku Diamankan

“Iya, banyaknya laporan menandakan bahwa adanya partisipasi masyarakat yang sangat tinggi,” ujar Nasrun.

Ia menguraikan, di bidang sumber daya alam, Ombudsman menerima lima laporan dari komponen masyarakat di Kabupaten Morowali Utara.

Namun demikian, kata dia, tidak dapat dikatakan bahwa tata kelola dan pengelolaan sumber daya alam di kabupaten tersebut ‘buruk’.

BACA JUGA :  4 Demo Album Tak Dilirik Produser, Yoda Idol: Saatnya Bergerak Indie dan Ciptakan Pasar Sendiri

Ombudsman berharap adanya pengawasan bersama dalam proses penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan termasuk pada sektor pengelolaan sumber daya alam yang melibatkan komponen masyarakat.

“Dengan kebersamaan yang terbangun, diharapkan adanya kesepahaman dan persamaan persepsi dan tindakan dalam pengawasan,” katanya.(ANTARA)