PALU, KabarSelebes.com – Direktur Selebes Institute Sulawesi Tengah, Adriany Badrah mendorong semua pihak khususnya Pemerintah Daerah, agar tidak lagi menjadikan alam sebagai obyek utama yang selalu dieksploitasi atas nama pembangunan dan pengembangan kawasan kota.
Pasalnya, jika bercermin dari model dan pendekatan pembangunan yang dilakukan selama ini, menurutnya semua itu nampak tidak ada artinya. Bahkan, dinilai jauh dari pendekatan mitigasi bencana.
“Dan jika kita ingin jujur semua itu terbukti keliru,” terangnya melalui press rilisnya, Sabtu (20/1/2018).
Bencana gempa disertai tsunami dan likuifaksi yang melanda Palu, Sigi dan Donggala pada 28 September 2018, menjadi bukti sejarah betapa model pemerintah daerah melalaikan semua catatan sejarah dan hasil kajian ahli terkait potensi bencana di Sulawesi Tengah.
“Bencana dan duka mendalam ini menyadarkan kita bahwa menjadikan alam sebagai sahabat hidup merupakan sesuatu yang tidak bisa didebat lagi, dengan alasan apa pun. Terlebih jika hal tersebut terkait dengan rekonstruksi dan penataan pembangunan kota pasca bencana. Saya kira kunci utamanya ada di pemerintah daerah. Gubernur, Walikota dan Bupati,” sebut, Adriany.
Salah satu hal yang penting didorong dari sekarang lanjut dia, adalah gerakkan tanam bakau di sepanjang kawasan pesisir pantai Teluk Palu. Gerakkan Tanam Bakau ini dipandang penting dilakukan karena dari banyak aspek banyak manfaatnya.
“Semua kita pasti tahu itu, tapi selama ini diindahkan karena lemahnya perspektif mitigasi bencana di para pemangku kebijakan daerah,” jelasnya.
Sehingga Adriany berharap gerakan tanam bakau ini bisa segera direspon oleh pemerintah daerah agar segera direalisasikan.
Selain itu, Adriany juga berharap, gerakkan Tanam Bakau ini dapat diintegrasikan ke dalam program pembangunan dan penataan kawasan. Tentunya melalui pendekatan sistem mitigasi bencana sebagai landasan utamanya.
“Sehingga tidak sekedar jadi programan sih, tapi menjadi kebutuhan bersama,” tutup Adriany. (*)
