Penundaan Pembayaran Kredit Bukan Kewenangan Gubernur

PALU, Kabar Selebes – Korban bencana gempa, tsunami dan likuifaksi Palu, Donggala, Sigi dan Parigi Moutong (Padagimo), Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), yang tergabung dalam Forum Perjuangan Pemutihan Hutang (FPPH), Senin siang, 11 Februari 2019, menggelar pertemuan kepada Pemerintah Provinsi Sulteng dan DPRD Prov Sulteng bertempat di Ruang Sidang DPRD Prov Sulteng.

Dalam pertemuan tersebut yang dihadiri Sekertaris Daerah Moh Hidayat Lamakarate didampingi Asisten II Elim Somba dan Wakil Ketua DPRD Alimudin Paada, Ketua FPPH Sunardi menuntut pemerintah Provinsi Melalui Gubernur untuk mengeluarkan kebijakan pemerintah provinsi Sulteng untuk penundaan pembayaran kredit minimal 12 bulan kepada pihak perbankan maupun lembaga pembiayaan (lising).

BACA JUGA :  Bank Muamalat Upgrade Aplikasi Mobil Banking dengan MDIN

Merurut Sunardi, bardasarkan laporan masyarakat berdampak bencana, beberapa pihak perbankan maupun lising hanya memberikan waktu penundaan pembayaran kredit 3 sampai 6 bulan dan saat ini beberapa pihak terkait tersebut telah mulai melakukan penagihan kepada debitur yang berdampak.

“Bagaimana mungkin masyarakat yang berdampak bencana bisa memperbaiki ataupun memulihkan ekonominya dalam jangka waktu 3 atau 6 bulan,” jelas Sunardi dihadapan Sekprov dan Waketu DPRD.

BACA JUGA :  Sikapi Perubahan PKPU 15/2019, KPUD Palu Terbitkan Lima Surat Keputusan

Menanggapi tuntutan aspirasi ataupun permintaan FPPH, Pemprov Sulteng melalui Sekprov Hidayat mengungkapkan, terkait kebijakan penundaan pembayaran hutang, Gubernur tidak memiliki kewenangan terkait mengeluarkan kebijakan penundaan pembayaran hutang karena hal ini bukan merupakan kewenangan pemerintah daerah.

“Namun yang pasti kami selaku pemerintah daerah akan selalu berada di depan masyarakat Sulteng, apa yang bisa kami lakukan akan kami lakukan. Kami pihak pemerintah tidak memberikan janji atau jaminan apapun yang terkait bukan kewenangan kami tetapi kami akan berusaha memfasilitasi terkait permasalahan-permasalahan diluar kewenangan kami,” terang Hidayat.

BACA JUGA :  Kopi Kapal Api dan Radio NebulaTrauma Healing dengan Nobar di Kamp Pengungsian

Selasa (12/02/19) direncanakan, Pemerintah Daerah akan melakukan pertemuan dengan pihak OJK Perwakilan Sulteng, BI Perwakilan Sulteng, perbankan dan FPPH bertempat di kantor Gubernur untuk membahas kebijakan Peraturan OJK Nomor 45/POJK.03/2017 soal Perlakuan Khusus Terhadap Kredit atau Pembiayaan Bank Bagi Daerah Tertentu di Indonesia yang Terkena Bencana Alam.

(Biro Humas Pemprov Sulteng)

Silakan komentar Anda Disini....