Transisi Darurat Pascabencana Diperpanjang 60 Hari Lagi

  • Bagikan


PALU, Kabar Selebes – Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola kembali memperpanjang tahap II Masa Transisi Darurat Penanganan Pascabencana Sulawesi Tengah. Keputusan itu diambil dalam rapat evaluasi tahap I Masa Transisi Darurat. Perpanjangan ditambah 60 hari, mulai 24 Februari hingga 24 April 2019.

Kepala Satgas PUPR Arie Setiadi menyampaikan progres pembangunan hunian sementara dari target 699 unit sampai dengan saat ini sudah terbangun sebanyak 488 unit. Hanya saja belum semuanya ada aliran listrik dan air bersih.

Arie meminta waktu selama dua bulan kedepan untuk dapat menyelesaikan seluruh huntara. “Kami meminta kepada Bupati Sigi, Donggala dan Walikota Palu agar dapat segera mengisi huntara yang telah siap untuk dihuni,” kata Arie Setiadi.

Kepala Dinas Sosial Propinsi Sulawesi Tengah Ridwan Mumu menyampaikan bahwa proses pencairan dana duka sudah pada verifikasi. Dari 4.402 korban meninggal yang sudah terverifikasi dan persyaratannya sudah lengkap sudah mencapai 1.606 jiwa dan dana santunan duka sudah siap ditransfer kepada rekening masing masing ahli waris,

“Selanjutnya untuk pemberian jaminan hidup kepada 72.000 jiwa pengungsi selama 60 hari sudah disiapkan dan juga pengisian kelengkapan huntara sementara dalam proses sehingga masih dibutuhkan adanya perpanjangan transisi darurat,” kata Ridwan Mumu.

Demikian pula Walikota Palu dan Wakil Bupati Sigi, keduanya mengharapkan masih adanya perpanjangan transisi darurat. Begitupula Danrem 132 Tadulako meminta kalau masa transisi darurat diperpanjang, perlu dibentuk posko bersama untuk dapat mengevaluasi  seluruh kegiatan kegiatan yang akan dicapai.

Selanjutnya, Kepala BPBD Propinsi Sulawesi Tengah Bartholomeus Tandigala menyampaikan melihat kebutuhan penyelesaian huntara melihat prosesnya sehingga perpanjangan masa transisi darurat masih sangat dibutuhkan.

Terakhir pertimbangan teknis, perwakilan BNPB Sulteng Endang Suhendra menyampaikan bahwa perlakuan terhadap masa transisi darurat dengan masa tanggap darurat adalah sama. Kalau masih dilakukan perpanjangan perlu terukur waktu dan apa target target yang akan diselesaikan.

“Hasil evaluasi tim Auditor bahwa pelaksanaan seluruh kegiatan penanggulangan bencana Sulawesi Tengah mendapat penilaian sangat baik,” kata Endang Suhendra.

Gubernur juga menetapkan Posko Bersama di Makorem 132 Tadulako dan menetapkan Ketua Posko Bersama adalah Danrem 132 Tadulako, Wakil Ketua Sekda Propinsi Sulawesi Tengah dan Sekretaris Kepala BPBD Propinsi Sulawesi Tengah. Surat Keputusan penetapannya akan ditetapkan selanjutnya.

Rapat Evaluasi Perpanjangan Tahap I Status Transisi Darurat Bencana Sulawesi Tengah dihadiri unsur Forkompimda, Satgas PUPR, Perwakilan Menkopolhutkam , Walikota Palu, Bupati Sigi, Bupati Donggala, Bupati Parigi Moutong, Kepala BPBD , Kadis Sosial Propinsi dan OPD terkait. (*/patar)

Tonton dan subscribe channel Kabar Selebes TV:
https://youtu.be/pNKPYv9KkEw

Silakan komentar Anda Disini….
  • Bagikan