Meski Daerah Bekas Konflik, Poso Menolak Aksi People Power

  • Bagikan
Massa aksi unjukrasa di kantor Bawaslu Sulteng dijaga ketat aparat kepolisian.(Foto:foto : Mohamad izfaldi)

POSO, Kabar Selebes – Gerakan massa secara besar-besaran yang akan dilaksanakan di Indonesia dengan tujuan melakukan perubahan kekuasaan di suatu negara di luar cara konstitusional yang ditentukan dalam konstitusi atau disebut “People Power” mendapat tanggapan dan penolakan dari berbagai pihak.

Seperti Poso, dimana wilayah bekas konflik ini sejumlah kalangan termaksud para tokoh agama, tokoh pemuda serta tokoh masyarakat Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah menolak keras adanya rencana aksi people power tersebut.

Penolakan tersebut disampaikan langsung dan secara terbuka kepada media baru-baru ini.

Ustad Abdul Kadir Abdjul selaku sekertaris Gerakan Pemuda (GP) Ansor cabang Poso menyampaikan, jika pesta demokrasi 17 April lalu, sudah merupakan gerakan people power yang sesuai dengan mekanisme konstitusi.

Menurutnya pihak GP Ansor Poso sangat tegas menolak setiap bentuk kegiatan aksi intervensi maupun tindakan inkonstitusional dari pihak mana pun terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Kita melihat sendiri, pleno yang dilaksanakan pada tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten sampai saat ini baik-baik saja, dalam pelaksanaanya KPU bekerja dengan jujur, adil, transparan dan demokratis, untuk itu kami mengajak kepada seluruh warga Poso untuk menolak gerakan people power,” tegas Abdul Kadir. Jumat 17 Mei 2019.

Sementara penolakan lainnya disampaikan oleh Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Poso, Yusuf Runa.

Kata Yusuf Runa secara umum pasca pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 di Indonesia khususnya wilayah Poso, berjalan aman, damai, jujur dan adil.

Maka Yusuf Runa menilai, bahwa gerakan people power tersebut mencederai demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dimana hal tersebut berpotensi merusak bangsa apalagi adanya isu-isu politik yang dilontarkan oleh sejumlah elit politikus demi kepentingan pribadi maupun golongan.

“Oleh karenanya, kami sebagai ketua FKUB Poso menolak adanya rencana aksi people power tersebut, karena hal itu merupakan pelanggaran hukum dan mari kita ciptakan kabupaten Poso yang aman damai dan sejuk,” harapnya.

Sementara Rahman Maku mewakili tokoh masyarakat Poso mengajak masyarakat Poso jangan sampai terprovokasi dengan gerakan tersebut.

Rahman Maku menyatakan dengan tegas, hal itu dinilai akan menyebabkan perpecahan umat dan bangsa ini. Ia berharap seluruh lapisan masyarakat Poso agar nantinya dapat menerima hasil penghitungan resmi dari KPU RI.

“KPU, Bawaslu serta TNI/Polri sudah bersusah payah serta bertaruh nyawa guna mensukseskan pesta demokrasi di NKRI ini. Maka dari itu kita bantu sepenuhnya aparat keamanan dalam menciptakan situasi yang kondusif aman dan damai di bumi Sintuwu Maroso ini,” ungkap Rahman sosok yang mencintai perdamaian ini. (RYN.Gode)

Silakan komentar Anda Disini….
  • Bagikan