Dari 40.136 Jiwa Pengungsi di Palu, 6.655 KK Masih Tinggal di Tenda

oleh -
Kepala Bappeda Kota Palu Arfan saat dialog di Libu Todea Sabtu (25/5/2019).(Foto:Gabdika)

PALU, Kabar Selebes – Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Palu, yang juga sebagai posko data, saat ini telah menyelesaikan 99 persen data warga Kota Palu yang hingga kini masih tinggal di tenda pengungsian, untuk digunakan sebagai pegangan data oleh Kementrian Sosial RI.

Data dari Bappeda Kota Palu, sebanyak 40.136 jiwa atau 10.000 kepala keluarga (KK) warga Kota Palu hingga kini masih mengungsi. Dari 10.000 KK ini ada sekitar 6.655 KK warga yang masih tinggal di tenda-tenda pengungsian.

“Pengungsi yang di tenda – tenda ini tidak bisa masuk ke huntara karena kapasitas huntara kita terbatas, hanya bisa menampung sebanyak 4.558 KK baik huntara yang dibangun oleh PUPR atau NGO,” ujar Arfan, kepala Bappeda Kota Palu saat menjadi pemateri di forum Libu Todea Sabtu malam (25/5/2019).

Saat ini, data – data tersebut telah diberikan ke kementrian sosial RI, yang diantar langsung oleh Walikota Palu Hidayat. Hali ini dilakukan untuk mempercepat proses verifakasi agar pencairan dana, baik dana jaminan hidup (Jadub) maupun dana santunan duka bisa cepat tersalurkan.

“Alhamdulilah, Sulawesi Tengah termasuk cepat dalam pemulihan pasca bencana, seperti pembayaran santunan duka tahap pertama yang telah selesai dan saat ini tengah pembayaran santunan duka memasuki tahap ke dua,” tambahnya.

Meskipun terbilang cukup cepat, namun hingga saat ini jaminan hidup sebesar Rp.10.000 bagi warga yang sudah tinggal di huntara masih menjadi persoalan. Hingga memasuki delapan bulan pasca bencana, jaminan hidup tersebut sama sekali belum pernah dibayar oleh kementrian sosial.

Sebelumnya, kementrian sosial RI sudah menurunkan anggaran untuk jaminan hidup bagi warga. Namun yang diberikan hanya untuk warga yang tinggal di huntara milik PUPR. Sementara untuk warga yang tinggal di huntara milik NGO dan tenda pengungsian tidak diberikan.

Hal ini membuat Walikota Palu menolak anggaran itu dan meminta kementrian sosial untuk melakukan verifikasi kembali agar juga bisa menganggarkan jaminan hidup bagi warga yang tinggal di huntara milik NGO dan tenda pengungsian.(Gabdika Chandra)

Silakan komentar Anda Disini....