Gubernur Longki vs Yahdi Basma, Eva Bande: Daripada Berseteru, Lebih Baik Urus Bencana

  • Bagikan

PALU, Kabar Selebes – Perseteruan Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola dan Anggota DPRD Sulawesi Tengah Yahdi Basma mendapat perhatian luas dari masyarakat. Laporan Gubernur Longki atas dugaan penyebaran berita hoax ke Polda Sulteng juga mendapat beragam tanggapan.

Aktivis perempuan yang juga pejuang agraria Eva Susanti Bande ikut prihatin atas perseteruan kedua tokoh daerah itu. Eva menyebut perseteruan keduanya tidak penting karena ada masalah di daerah yang lebih penting daripada urusan pribadi, yaitu korban bencana alam.

“Sampai sekarang nasib ribuan warga terdampak bencana gempa, tsunami, dan tanah bergerak masih terkurung penderitaan. Sementara pemimpin daerah justru lebih disibukkan dengan urusan pribadi yang tidak penting. Sangat tidak sebanding nasib ribuan rakyat dengan pencemaran nama baik. Padahal sikap baik terhadap warga terdampak bencana jauh lebih mulia dari pada urusan pribadi,” tegas Eva yang baru saja mendapatkan Yap Thiam Hien Award dalam siaran persnya Minggu (7/7/2019).

Eva menyebut, masih ada pula masalah lain yang tak kalah penting, yakni regulasi tata ruang yang belum memenuhi prinsip keadilan ruang dan cepat tanggap bencana. Mestinya urusan publik lebih diprioritaskan.

“Saya ingat, di pekan awal pasca bencana alam di Pasigala, salah satu isu yang cukup hangat adalah, penyesalan para peneliti Palu-Koro terkait peringatan mereka tentang akan adanya potensi gempa besar yang mereka prediksi sejak tahun 2017, justru tidak direspons serius oleh pemimpin daerah,” lanjut Eva.

Sementara kata Eva, nyata-nyata sekarang yang terpublikasi cukup massif adalah urusan pembersihan nama baik dari pemimpin daerah. Kalau urusan begini malah cepat tanggap, sedangkan pengurusan nasib warga terdampak disia-siakan.

“Pemimpin pemerintahan tidak boleh anti kritik dan sensitif reaksioner, sebab kedudukan politik yang disandangnya adalah mandat rakyat yang harus dipertanggungjawabkan pula kepada rakyat,” tegasnya.

“Baiknya persoalan pribadi yang melibatkan pejabat publik dari ruang eksekutif versus legislatif baiknya diselesaikan dengan cara yang sedapat mungkin menghindari reaksi publik. Karena keadaan mental warga Pasigala belum kembali utuh sepenuhnya. Menjadi repot kalau urusan seperti ini digiring ke ranah hukum. Efek dominonya kuat, dan rentan kepentingan pihak-pihak lain yang menyulut bara menjadi api,” lanjut Eva.

Dia berharap, penguasa di daerah yang rawan bencana ini mestinya berjiwa besar. “Jauh lebih baik duduk bersama menyelesaikan masalah dengan kerendahan hati masing-masing pihak,” tandasnya.(Abdee)

Silakan komentar Anda Disini….
  • Bagikan