Ekonomi

Buka Akses Telekomunikasi, 70 BTS akan Dibangun di Sulawesi

335
×

Buka Akses Telekomunikasi, 70 BTS akan Dibangun di Sulawesi

Sebarkan artikel ini

PALU, Kabar Selebes – Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika RI , Senin (22/7/2019) menggelar rapat koordinasi bersama Pemrov Sulawesi Tengah dan 11 Kabupaten Wilayah Sulawesi bertempat di Balroom Hotel Best Western Coco Palu.

Berdasarkan laporan Kepala Kantor Wilayah kerja Surabaya, Taruna Perdana Adi yang mewakili Dirut BAKTI Kominfo, menjelaskan, berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 RI untuk melakulan percepatan pembangunan wilayah (3T) Terluar, Terdepan dan Tertinggal RI dan Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan mengenai lokasi prioritas pembangunan. Kementerian Kominfo RI saat ini sedang melakukan pembangunan program Base Transceiver Station (BTS) dibeberapa wilayah Republik Indonesia yang dimana daerah daerah tersebut belum tersentuh oleh operator seluler karena faktor bisnis dan geografis.

Kata Adi, disitulah negara hadir untuk membantu mengatasi kesenjangan Telekomunikasi pada Daerah-daerah tersebut Melalui BAKTI Kominfo dengan program ISO/KPU Kewajiban Pelayanan Umum.

“Selain itu target pembangunan BTS blankspot BAKTI di tahun 2019 yakni 538 lokasi, meliputi seluruh wilayah Indonesia. Untuk pembangunan BTS Blankspot BAKTI di daerah Sulawesi berjumlah 70 BTS di tahun 2019 antara lain meliputi Sulteng, Sultra dan Gorontalo. Dengan dibangunnya 70 BTS tersebut diharapkan akan menambah kemudahan masyarakat dalam berkomunikasi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengembangkan potensi daerah khususnya di wilayah 3T,“ jelas Adi dalam laporannya.

BACA JUGA :  Asian Games 2018, Lindswell Sumbang Emas Kedua Indonesia

Selain itu, Gubernur Sulawesi Tengah, dalam sambutannya yang dibacakan Asisten Administrasi, Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Sulteng, Faisal Mang mengatakan; tidak dapat dipungkiri bahwa kesenjangan digital masih cukup tinggi antara penduduk perkotaan dan pedesaan sehingga mendorong ketimpangan sektor informasi.

Demikian juga halnya saat ini tren pemanfaatan internet dari tahun ke tahun terus meningkat. hal ini menunjukkan layanan internet sudah menjadi suatu kebutuhan bagi masyarakat.

“Selain itu sebagai bentuk respon dan peran pemerintah dalam upaya menekan kesenjangan informasi, pemerintah secara khusus telah membangun sarana dasar layanan akses telekomunikasi dan internet melalui program KPU/USO (kewajiban pelayanan umum/ universal service obligation),” kata Faisal Mang.

BACA JUGA :  Industri Migas Penopang Ekonomi Sulawesi Tengah

Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi telah memberikan semangat perubahan dalam penyelenggaraan telekomunikasi dari iklim monopoli menuju iklim kompetitif meskipun faktanya penyelenggaraan telekomunikasi masih tetap berfokus pada daerah komesial sehingga daerah non komersial kurang mendapat perhatian. oleh karena itu melalui Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi dibuat dalam rangka telekomunikasi diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, kemitraan, etika dan kepercayaan pada diri sendiri.

Selain itu upaya pemerintah menghilangkan kesenjangan informasi tidak akan maksimal tanpa keterlibatan pihak swasta dan masyarakat. pemerintah dan masyarakat harus berkolaborasi dalam rangka penyelenggaraan program sektor telekomunikasi yang telah digagas oleh pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Lebih lanjut, kata Faisal Mang, pada tataran implementasi oleh pemerintah melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) telah menetapkan beberapa daerah yang menjadi lokasi pembangunan layanan bts blank spot di berbagai wilayah indonesia yang masuk ke dalam kategori 3T (terluar, terdepan dan tertinggal) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 131 tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal tahun 2015 -2019 dimana salah satu wilayah yang disebutkan dalam peraturan presiden dimaksud adalah beberapa daerah kabupaten yang berada di wilayah Sulawesi.

BACA JUGA :  Habib Said Abdurrahman: Kunci Kekuatan DPD RI Ketuanya Harus Rajin Turun ke Daerah

Gubernur juga dalam sambutan tertulisnya mengungkapkan, sangat tepat kiranya pada hari ini oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) sebelum tahapan implementasi diawali dengan diselenggarakannya kegiatan rapat koordinasi teknis dan design review meeting BTS blank spot se-Sulawesi tahun 2019, dalam rangka membangun sinergitas dan dukungan guna mendorong percepatan dan keberhasilan pelaksanaan pembangunan layanan BTS blank spot bagi daerah-daerah yang termasuk ke dalam kriteria 3T.

Hadir dalam rakor tersebut, Bupati Kabupaten Sigi, Wakil Bupati Parigi, Bupati Tojo Una-una serta beberapa perwakilan Kabupaten di kawasan Sulawesi, antara lain Kabupaten Bangkep, Banggai Laut, Banggai, Konawe, Konawe Selatan, Konawe Kepulauan dan Kabupaten Gorontalo. (*/patar)