Anwar Hafid Sosialisasikan Pentingnya Empat Pilar Kebangsaan

Anggota MPR/DPR RI H Anwar Hafid saat melakukan sosialisasi Empat Pilar Kebangsaa; Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika di salah satu warkop di Kota Palu, Selasa malam, 26 November 2019. (Foto Patar)

PALU, Kabar Selebes – Anggota MPR/DPR daerah pemilihan Sulawesi Tengah H Anwar Hafid menjadi narasumber utama pada sosialisasi pentingnya empat pilar kebangsaan, Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika kepada berbagai elemen masyarakat di Kota Palu, Selasa malam (26/11). Sosialisasi berlangsung di salah satu warung kopi Jalan Sam Ratulangi.

Menurut mantan bupati Morowali dua periode itu, empat pilar inilah yang membuat masih tetap ada hingga saat ini. “Kalau empat pilar ini tidak ada atau tidak lengkap, bisa jadi Indonesia tidak ada lagi seperti sekarang ini. Jadi begitu pentingnya untuk tetap menjaga mengamalkan empat itu demi keutuhan bangsa dan negara kita,” kata Anwar Hafid.

BACA JUGA :  Pascabencana, Pemkot Palu Persiapkan Kota Baru

Anwar Hafid mencontohkan negara Rusia yang dulunya besar tapi kemudian terpecah-pecah. Bahkan masyarakatnya tak lagi saling kenal. “Empat pilar yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika inilah yang menyokong berdiri tegaknya Indonesia,” kata Anwar Hafid.

Kata Anwar lagi, nilai-nilai yang terkandung dalam empat pilar itu sebenarnya ada dalam diri kita, di lingkungan kita hingga di tempat kerja kita. “Ini bukan barang baru tapi harus selalu diingatkan agar kita tidak lupa,” ujarnya.

Dia juga menegaskan, Pancasila tidak ada sesuatupun yang bertentangan dengan agama sehingga tidak perlu lagi ada yang mempertentangkannya. Begitupula dengan UUD 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia dan pemerintah bertugas mengatur dan mengurus negara dan rakyat.

BACA JUGA :  Gempa 3,4 SR Guncang Wani Donggala

Hal lain yang menjadi perhatian anggota Komisi IX itu adalah soal kesehatan. Menurut Anwar, kesehatan adalah hak rakyat yang harus ditanggung oleh negara. BPJS naik, sebenarnya itu masih kecil. Cuma jadi masalah karena kenaikannya menyusahkan orang susah terutama pasien di kelas III. “Saya bahkan minta kepada Menteri Kesehatan untuk belajar di Morowali. Saat masih bupati, saya maksimalkan Jamkesda cukup 10 miliar rupiah semua masyarakat sudah bisa berobat gratis. Tetapi kalau saya integrasikan dengan BPJS maka akan mengeluarkan 40 miliar rupiah pertahun.

BACA JUGA :  Lahan Huntap Pombewe Mulai Dibersihkan

Begitupula soal pendidikan yang merupakan hak rakyat. Namun nyatanya, rakyat belum bisa memperoleh haknya karena hanya SD dan SMP saja yang gratis. “Saat saya bupati, mulai TK sampai SMA saya gratiskan. Karena saya sadar betul itu adalah hak rakyat. Bahkan perguruan tinggi pun saya bantu,” beber Anwar Hafid.

Akademisi Universitas Tadukako Dr Andi Pasinringi yang turut menjadi narasumber mengapresiasi sosialisasi yang dilakukan Anwar Hafid. (Patar)

Silakan komentar Anda Disini....