7 Januari 2020 Batas Akhir Mutasi Jabatan di Pemkot, KPUD Palu: Petahana Bisa TMS Jika Melanggar

PALU, Kabar Selebes – Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Palu mengingatkan petahana yang ingin kembali mencalonkan diri pada Pilkada 2020, untuk mematuhi syarat pencalonan yang tertuang dalam PKPU No. 3/2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Khususnya menyangkut kewenangan mutasi jabatan yang tertuang dalam pasal 89 ayat 1 dan 2, menjelaskan larangan calon petahana mengganti pejabat pemda 6 bulan sebelum tanggal penetapan calon kepala daerah sampai akhir masa jabatan.

Pemberlakuan aturan inipun dibenarkan Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Palu, Iskandar, saat ditemui pada Selasa (3/12/2019). Menurutnya jika merujuk pada PKPU yang telah ada maka batas akhir dari proses mutasi jabatan dapat dilakukan walikota pada tanggal 7 Januari 2020. Dimana aturan ini juga telah disampaikan kepada sekertaris kota, agar dapat disampaikan kepada pimpinan mereka.

BACA JUGA :  Pelindo IV Siap Dukung Rencana Semen Bosowa Bangun Packing Plant di Donggala

Lebih jauh Iskandar menjelaskan, apabila walikota yang saat ini menjabat akan maju kembali, dan melanggar aturan tersebut. Maka secara otomatis hal ini dapat menjadi salah satu point untuk dilakukannya sanksi Tidak Memenuhi Syarat (TMS) saat petahana nantinya mendaftarkan diri sebagai bakal calon.

“Dalam PKPU No 3 pasal 89 ayat 1 dan 2 itu sudah jelas aturan yang mengatur kewenangan petahan jika ingin maju kembali. Dan di ayat 3 pun jelas sanksinya yaitu dalam hal bakal calon selaku petahan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2, petahana yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat,” jelasnya.

BACA JUGA :  Tahapan Pilkada 2020, KPU Poso Segera Laksanakan Pemutakhiran Data Pemilih

Menurutnya proses TMS sendiri, tidak serta-merta langsung dilakukan. Ada beberapa mekanisme yang akan dilalui oleh KPU, apabila hal ini memang dilanggar. Salah satunya melalui verifikasi faktual.

“Misalnya, petahana sekarang langgaran aturan ini. Dan saat proses pendaftaran ada masyarakat yang melaporkan, maka kami terima dulu berkasnya. Nanti kita akan cek langsung lewat proses verifikasi faktual, dan kalau ternyata benar maka yang bersangkutan akan di-TMS,”katanya.

BACA JUGA :  Resmi Mundur dari Golkar, Muhammad Wartabone : Saya Ingin Menjadi Representasi Masyarakat Sulteng

Pemberlakuan aturan ini sendiri guna mengantisipasi penyalahgunaan kewenangan oleh petahana apabila kembali menjadi calon walikota.(Sobirin)

Silakan komentar Anda Disini….