Bawaslu Sulteng Sebut Netralitas ASN di Pilkada Masih Sulit Terwujud

Ketua Bawaslu Sulteng Ruslan Husein bersama akademisi Universitas Tadulako Dr Nur Alamsyah pada diskusi Ngobrol Pengawasan Pemilihan (Ngopi) yang menyoal netralitas ASN dalam pilkada, Rabu 4 Desember 2019 di Palu. (Foto Patar)

PALU, Kabar Selebes – Problem netralitas aparatur sipil negara (ASN) masih menjadi tantangan berat bagi bidang pengawasan dalam setiap kali hajatan demokrasi bergulir.

Hal itu terungkap dalam diskusi “Ngobrol Pengawasan Pemilihan (Ngopi)” Bawaslu Sulawesi Tengah, Rabu sore, 4 Desember 2019 di halaman Kantor.Bawaslu Sulteng Jalan Sungai Moutong, Kota Palu.

Menurut Ketua Bawaslu Sulteng Ruslan Husein, sesuai data Bawaslu Sulteng, jumlah pelanggaran yang menyangkut dengan netralitas ASN dalam pemilu di Sulteng tahun 2019 mencapai 34 pelanggaran.

BACA JUGA :  Tiba di Bumi Pogogul, Ahmad M. Ali Langsung Bertemu Raja Buol

Kata Ruslan, pelanggaran netralitas ASN meliputi mengarahkan memilih caleg tertentu berjumlah 10 pelanggaran, kampanye di media sosial 13 pelanggaran. Satu pelanggaran kampanye di tempat ibadah, tiga pelanggaran jenis membagikan bahan kampanye, satu politik uang serta satu pelanggaran pemaparan visi dan misi calon kepala daerah, dan lima pelanggaran lain-lain. Namun sanksi atas pelanggaran belum memberikan efek jera.

Ruslan bahkan menduga pelanggara serupa masih akan terjadi dalam Pilkada 2020 yang akan memilih kepala daerah yaitu gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati serta walikota/wakil walikota.

BACA JUGA :  Tanggul Teluk Palu Mulai Dibangun

Doktor Ilmu Pemerintahan Universitas Tadulako Palu, Nur Alamsyah mengatakan masalah netralitas atau keberpihakan ASN sudah ada sejak lama dan hingga hari jnipun masih terus menjadi masalah.

“Ini memang sulit terwujud karena ada hubungan simbiosis mutualisme antara pejabat dengan ASN. Padahal ASN itu sebagai alat negara merupakan jembatan antara masyarakat dengan negara. Sehingga yang mestinya diwujudkan adalah loyalitas terhadap profesi,” kata Nur Alamsyah.

BACA JUGA :  Guru Besar IAIN Palu: Agama Mengajarkan Tentang Kedamaian dan Ketentraman

Hanya saja dalam praktiknya hal ini sulit terwujud. Karena kepala daerah juga merupakan pembina kepegawaian di daerahnya. “Kalau mau menjaga netralitas mestinya pembina kepegawaian bukan kepala daerah,” katanya.

Sayangnya pihak Badan Kepegawaian Daerah tidak hadir dan tidak juga ada utusan. “Padahal kami sudah beraudiens meminta kesediaan namun di menit-menit terakhir menjelang diskusi kehadiran dari pihak BKD dibatalkan dan juga tidak mendisposisikan ke pejabat lain,” kata Ruslan Husein. (Patar)

Silakan komentar Anda Disini....