Mantan Kasatpol PP dan Damkar Poso Terdakwa Dugaan Korupsi APBD 2017 Ajukan Banding

Sri Utami (Foto:Metro Sulawesi)

PALU, Kabar Selebes – Terdakwa mantan Kepala Satuan (Kasat) Polisi Pamong Praja (Pol PP) dan Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Poso yang saat ini menjabat sebagai Staf Ahli Bupati Poso, Sri Ayu Utami (49) menyatakan banding terkait putusan (vonis) Pengadilan Negeri (PN) Klas IA/PHI/Tipikor Palu tanggal 13 Februari 2020 Nomor: 37/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pal.

Humas PN Klas IA/PHI/Tipikor Palu, Lilik Sugihartono Jumat (21/2/2020), menjelaskan berdasarkan data di Panitera Tipikor nomor akta pernyataan banding terdakwa dan JPU sama, hanya yang membedakan waktu menyatakan banding.

Untuk akta pernyataan banding teregister Nomor: 5/Akta.Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal. Sementara pernyataan banding terdakwa pada Selasa 18 Februari oleh Penasehat Hukumnya, Nostry , sedangkan pernyataan banding JPU Kamis 20 Februari oleh Sugandhi .

BACA JUGA :  Walikota Hidayat Silaturahmi dengan Masyarakat Tawaeli

“Belum ada yang memasukan memori banding,” tuturnya menjawab pertanyaan wartawan Media ini.

Sri Ayu Utami merupakan terdakwa kasus dugaan korupsi pada Kantor Satpol PP dan Damkar Poso, terkait pengelolaan APBD tahun 2017 dengan alokasi anggaran Rp10 miliar. Dia didakwa JPU merugikan keuangan negara Rp1 miliar.

Sesuai hasil Laporan Pemeriksaan Khusus Inspektorat Kabupaten Poso Nomor: N.700/0199/RHS/INSPEKTORAT/2017 tanggal 23 Desember 2017.

Diketahui, Kamis (13/2/2020), Majelis Hakim PN Klas IA/PHI/Tipikor Palu, diketuai Ernawati Anwar, didampingi hakim anggota Darmansyah dan Margono menyatakan terdakwa Sri Ayu Utami, bersalah.  

BACA JUGA :  Roboh Karena Gempa, Masjid Al – Abrar Kini Dapat Digunakan Kembali

Olehnya, ia divonis pidana penjara empat tahun dan denda Rp 200 juta dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda diganti dengan pidana kurungan empat bulan.

Selain itu, ia juga dipidana membayar uang pengganti Rp753 juta, apabila terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti dalam jangka waktu satu bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Apabila harta bendanya tidak mencukupi, maka diganti pidana penjara enam bulan.

BACA JUGA :  Incar Kursi Bupati Sigi, Kader Nasdem Ini Mulai 'Jajakan' Diri

Sebelumnya, Kamis (9/1/2020), JPU Kejari Poso menuntut terdakwa Sri Ayu Utami pidana penjara enam tahun serta denda Rp 200 juta dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda diganti pidana kurungan enam bulan.

Selain itu, terdakwa juga dituntut membayar uang pengganti Rp 818,5 juta. diperhitungkan dengan uang yang telah dikembalikan ke kas negara sekira Rp204 juta. 

Apabila terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti dalam jangka waktu satu bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Sehingga itu Apabila harta bendanya tidak mencukupi, maka diganti pidana penjara satu tahun.(ifal)

Silakan komentar Anda Disini....