APD Bagi Petugas Posko Kesehatan Perbatasan Kota Palu Masih Jauh dari Kata Standar

Komisi A DPRD Palu saat meninjau pos kesehatan perbatasan yang dibentuk oleh pemerintah kota Palu, Rabu (15/04/2020)

PALU, Kabar Selebes – Guna memastikan kesiapan operasional posko kesehatan perbatasan Kota Palu, untuk pencegahan penyebaran wabah Covid-19 yang mulai dilaksanakan Pemkot pada Senin 13 April 2020. Komisi A DPRD Palu yang membidangi Kesejahteraan Masyarakat, meninjau langsung jalannya operasional di wilayah perbatasan itu, Rabu (15/04/2020).

Dalam prosesnya, pihak komisi menemukan sejumlah petugas tanpa dilengkapi alat pelindung diri (APD) seperti handscoon. Dimana setiap harinya mereka berinteraksi dengan banyak masyarakat yang melintas, sehingga hal itu dinilai perlu adanya peningkatan standar operasional.

BACA JUGA :  NasDem - PKS Resmi Usung Aristan-Wahyuddin untuk Pilkada Kota Palu

Selain itu, terkait pemberian suplemen yang harus diberikan kepada seluruh perwakilan instansi dalam gugus tugas di posko, tanpa terkecuali.

“Kami mendorong suplemen untuk semua tim gugus tugas bukan hanya petugas kesehatan,”kata Ketua Komisi A, Mutmaina Korona.

Selain itu, standar pemberian konsumsi perlu diperhatikan oleh pemerintah. Dimana petugas harus memperoleh makanan yang mengandung banyak nutrisi untuk menjaga imunitas tubuh mereka.

Ia juga menyarankan, agar Pemkot menyediakan stok masker bagi masyarakat yang melintas namun tidak menggunakan masker. Hal itu bertujuan untuk memudahkan masyarakat, jika tidak memiliki masker. Pasalnya dari pantauan, masih banyak pengendara yang justru sama sekali tidak menggunakan alat proteksi dini pernapasan itu.

BACA JUGA :  Penjualan Handphone di Palu Turun Drastis Dampak dari Virus Corona

“Maka posko harus punya stok masker untuk dibagikan kepada warga. Kondisi menggambarkan bahwa tidak semua masyarakat bisa memahami pentingnya masker dalam upaya pencegahan,”ungkapnya.

Untuk merealisasikan seluruh hal ini, Mutmainah berharap pemerintah menjelaskan seberapa besar relokasi anggara untuk program pencegahan itu. Pasalnya, DPRD sendiri belum mengetahui secara detail menyangkut pergeseran anggaran tersebut.

BACA JUGA :  Dua Tahun Terakhir, Angka Pengangguran di Kota Palu Meningkat

Diakuinya, relokasi anggara yang telah diketahui adalah baru dari Dinas Sosial. Hal itu juga diperolehnya dari hasil komunikasi secara person, dan belum secara kelembagaan.

“Kita butuh informasi jumlah realokasi anggaran setiap OPD. Agar kami DPRD Palu bisa memberi masukan terkait temuan lapangan. Sampai saat ini kami di DPRD tidak mendapat data yang jelas. Harusnya Humas Pemkot aktif untuk mengkomunikasikan hal ini, sehingga tidak terjadi mis komunikasi, ”pungkasnya.(abd/sob)

Laporan : Mohammad Sobirin

Silakan komentar Anda Disini....