PSI Sulteng Minta Gubernur Usulkan PSBB untuk Palu dan Morowali

  • Bagikan
Warga di salah satu pasar tradisional di Kota Palu.(Foto:Elkana/FB)

PALU, Kabar Selebes – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sulawesi Tengah menyebut Kota Palu sudah terjadi penyebaran covid-19 lewat transmisi lokal. Kondisi ini memungkinkan untuk Gubernur Sulteng mengajukan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)  untuk Kota Palu dan Kabupaten Morowali kepada Menteri Kesehatan RI.

Ketua DPW PSI Sulteng Muhammad Jaya mengatakan, situasi Kota Palu sangat mengkhawatirkan dimana masyarakat sangat tidak disiplin menjalankan protokol kesehatan untuk menjaga jarak fisik dan tetap berdiam di rumah.

“Jalanan masih sangat ramai, kehidupan sosial masyarakat masih santai sekali. Jika transmisi lokal sudah terjadi itu artinya Palu dalam ancaman penyebaran virus secara eksponensial, mengingat pasca gempa ribuan masyarakat kita tinggal di hunian sementara (huntara) yang sangat tidak memenuhi standar untuk berlakunya protokol kesehatan pencegahan covid-19,” kata Jaya Rabu (29/4/2020).

Jika berkaca pada pengalaman Singapura yang saat ini kasus positif sudah lebih dari 10 ribu kata Jaya, penambahan signifikan ditemukan di asrama-asrama pekerja migran yang sebenarnya tempatnya jauh lebih layak dari huntara Palu, maka PSBB harus segera diberlakukan di Palu.

Selain Palu kata Jaya, Morowali juga dalam ancaman serius karena telah ditemukan kasus positif terhadap pekerja PT. IMIP walaupun baru menggunakan prosedur rapid test.

“Jika PSBB diberlakukan di Morowali maka kami meminta agar operasional PT.IMIP untuk sementara waktu dihentikan, melakukan tes massal dengan prosedur PCR bagi pekerja di IMIP. Selama penghentian pemberlakuan PSBB dan penghentian operasional IMIP meminta pada perintah dan IMIP agar tidak ada PHK dan gaji serta THR pekerja harus tetap dibayarkan,” jelas Jaya.

Selain itu, untuk mengatasi kondisi ekonomi, Jaya meminta Pemerintah Provinsi Sulteng dan Kabupaten Morowali mengucurkan BLT buat masyarakat miskin sebagai pelengkap dari program jaring pengaman sosial dari Pemerintah Pusat yang belum menyentuh semua warga yang berhak mendapatkan bantuan sosial.(*/abd)

Laporan : Abdee Mari

Silakan komentar Anda Disini….
  • Bagikan