Tak Gratis, Bagi Warga Poso yang Ingin Rapid Test Siapkan Biaya Rp 250 Ribu

  • Bagikan

POSO, Kabar Selebes – Pemerintah Daerah (Pemda) melalui Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Poso menyebut, bagi warga Poso yang ingin di rapid test Pemda Poso tidak menyiapkan secara gratis, warga harus membayar biaya rapid test senilai Rp.250 ribu.

Hal itu dibenarkan oleh Direktur RSUD Poso. dr.Massalinri Hasmar kepada wartawan.

“Biayanya tidak gratis, jadi kalau warga mau dirapid tes membayar 250 ribu,” ucap Hasmar kepada wartawan usai jumpa pers penanganan covid-19.Rabu (03/6/2020).

Kata Hasmar, selain biaya rapid test, bagi warga yang ingin membuat surat keterangan sehat juga harus mengeluarkan biaya senilai Rp57.500.

Direktur RSUD Poso juga menjelaskan terkait surat keterangan yang dikeluarkan oleh Puskesmas hanya bersifat surat keterangan sehat saja, sedangkan surat bebas covid-19 dari hasil rapid test hanya dapat diperoleh dari RSUD Poso.

“Khusus di rumah sakit saja untuk rapid test, sedangkan surat keterangan bisa diambil dipuskemas maupun dirumah sakit,” jelasnya.

Hasmar mengakui, bagi warga Poso yang ingin mendapatkan surat keterangan sehat mauupun rapid test hanya untuk keperluan perjalanan ke luar kota Poso.

Untuk diketahui, kebijakan masyarakat harus memiliki bukti hasil rapid tes setelah adanya instruksi surat Gubernur Sulteng yang meminta bagi warga dari luar daerah yang akan masuk di wilayah ibu kota Sulteng Kota Palu agar memiliki bukti hasil rapid test, jika tidak memiliki bukti rapid tes warga yang masuk Kota Palu tidak diizinkan masuk.

Hal itu dilakukan pemerintah Sulteng untuk memutus mata rantai pandemi corona

Bupati Poso, Darmin Sigilipu menambahkan, rapid test untuk warga Poso harus dibayar.

Salah satu warga Poso, Ridwan Aprianto menyampaikan, sangat menyesal Pemda Poso tidak memberikan secara gratis biaya rapid test maupun pembuatan surat keterangan sehat.

Menurut Ridwan, disaat kondisi pandemi corona ini masyarakat sangat sulit masalah ekonomi, tapi kemudian dibebankan harus membayar. Padahal Pemda Poso memiliki anggaran besar untuk penanganan covid-19 kenapa anggaran itu kemudian tidak digunakan untuk membantu masyarakat seperti biaya rapid test dan lainnya.

“Kenapa harus bayar, coba kasih gratis saja biaya rapid tes, kasihan warga pak,” ungkapnya kepada KabarSelebes.ID.

Ia berharap, ada kebijakan Pemda Poso dan Pemda Sulteng untuk merubah biaya rapid test atau pengurusan surat kesehatan agar seluruh biaya bisa ditanggung Pemda.(abd/rdm)

Laporan : Ryan Darmawan

Silakan komentar Anda Disini….
  • Bagikan