Istana: Prioritas Pemerintah Atasi Dampak Covid-19 di Semua Sektor, Tak Cuma Kesehatan

Penguatan PJJ sebagai role model pembelajaran pendidikan tinggi di masa new normal ini mengemuka dalam webinar nasional yang diadakan Ikatan Alumni Universitas Terbuka (IKA-UT) bersama UT dan Perhimpunan Organisasi Alumni PTN Indonesia (Himpuni) yang digelar Rabu (3/6/2020).(DOK. UNIVERSITA TERBUKA)

JAKARTA, Kabar Selebes  – Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko mengatakan, pemerintah tak hanya memprioritaskan kesehatan dalam menangani Covid-19.

Ia mengatakan, pemerintah memprioritaskan semua sektor termasuk ekonomi.

Hal itu disebabkan lantaran permasalahan Covid-19 bukan hanya berdampak pada kesehatan, melainkan juga ekonomi.

 “Bila kita tak memperhatikan sektor ekonomi maka masyarakat akan repot. Untuk itu, prioritas utama pemerintah adalah bagaimana menangani Covid-19 di berbagai sektor, tidak hanya kesehatan,” kata Moeldoko melalui keterangan tertulis, Selasa (9/6/2020).

Moeldoko menyatakan, pemerintah memiliki tiga pendekatan dalam menangani Covid-19.

Pertama, dalam konteks kesehatan, pemerintah berusaha maksimal agar tidak terjadi kasus yang terus meningkat sehingga masyarakat harus dalam kondisi aman.

Kedua, dalam konteks sosial, pemerintah ingin memastikan masyarakat tetap bisa memenuhi kebutuhan pokoknya.

Untuk itu, pemerintah menetapkan program perluasan bantuan sosial dan jaring pengaman sosial.

Ketiga, dalam konteks ekonomi, pemerintah hendak memastikan masyarakat harus tetap bisa menjalankan roda perekonomian.

Secara khusus, pemerintah mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pada masa pandemi ini.

Untuk mencapai tiga upaya kebijakan strategis tersebut, Moeldoko mengatakan, pemerintah sudah menganggarkan biaya dari APBN.

Selain itu, ia mengatakan, saat ini pemerintah sedang menyusun berbagai protokol adaptasi kebiasaan baru secara lebih rinci, baik untuk sektor usaha, publik, tempat kerja, lembaga pendidikan atau sekolah, maupun tempat ibadah.

“Semua kementerian sudah menyiapkannya dengan baik dan berkonsultasi dengan Kementerian Kesehatan agar sesuai dengan protokol yang ditetapkan Kementerian Kesehatan dan Badan Kesehatan Dunia (WHO),” papar mantan Panglima TNI itu.

Sumber : KOMPAS.com

Silakan komentar Anda Disini....