Pemda Morowali Kembali Dapat Opini WTP dari BPK RI, Apresiasi Terhadap Komitmen Kualitas Laporan Keuangan

oleh -
Bupati Morowali dan Ketua DPRD Morowali saat video conference dengan Kepala BPK RI Perwakilan Sulteng, Jumat (19/6/2020). Foto: Doc.

MOROWALI, Kabar Selebes – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Kabupaten Morowali tahun 2019 melalui video conference, Jumat (19/6/2020).

Kepala BPK RI Perwakilan Sulteng, Muhaimin Marpaung, menyerahkan secara simbolik via virtual kepada Bupati Morowali Taslim, Wakil Bupati Morowali Najamudin, dan Ketua DPRD Morowali Kuswandi.

Dihadiri Sekda Morowali Moh Jafar Hamid, pimpinan OPD, dan sejumlah pejabat lainnya. Penyerahan secara daring berlangsung di Ruang Pola Kantor Bupati Morowali.

Pada penyerahan tersebut, BPK RI kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD Kabupaten Morowali tahun 2019.

Opini WTP diperoleh dengan memperhatikan kesesuaian antara Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan informasi laporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Opini WTP dapat dipertahankan secara konsisten oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali dalam kurun waktu 2 tahun berturut-turut.

Kepala BPK Perwakilan Sulteng, Muhaimin Marpaung, mengapresiasi kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali dalam mengemban tugas dan tanggung jawab.

“Kami (BPK) sangat mengapresiasi pemerintah dalam menunjukkan komitmennya terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan,” jelasnya.

Muhaimin optimis, bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali akan terus melakukan upaya terbaik dalam meningkatkan kualitas informasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Opini WTP merupakan cerminan akuntabilitas yang memadai, sekaligus tolak ukur untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik.

“Kami percaya Pemkab akan terus mempertahankannya,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Morowali, Kuswandi mengatakan, bahwa opini WTP yang diperoleh 2 kali berturut-turut selama pemerintahan Tahajud (Taslim-Najamudin), merupakan sebuah pencapaian yang luar biasa.

“Ini adalah prestasi yang patut dibanggakan dan dipertahankan. Ini merupakan hasil dari komitmen yang terbangun antara pihak legislatif dan eksekutif,” jelasnya.

Dikatakan Kuswandi, bahwa komitmen yang dibangun dari pihak legislatif adalah ketepatan di dalam penetapan anggaran dan ketepatan laporan keuangan.

“Itu sebuah syarat penting penyajian LKPD,” katanya.

Sedangkan di pihak eksekutif, khususnya komitmen dalam meningkatkan SDM, penempatan posisi atau jabatan yang memang sesuai dengan disiplin ilmu.

Meski demikian, BPK masih menemukan adanya permasalahan yang perlu mendapat perhatian dalam sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

“Ini menjadi tanggung jawab pejabat yang diamanatkan untuk segera menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan, selambat-lambatnya 60 hari sejak laporan hasil pemeriksaan diterima,” tutup Ketua Dewan Pakar Partai NasDem Morowali ini. (abd/ahl)

Laporan: Ahyar Lani

Silakan komentar Anda Disini....
(Visited 178 times, 1 visits today)