Aksi Jilid II Aliansi Peduli Laut Morowali Kembali Desak Gubernur Sulteng

oleh -
Moh. Arif Latjuba Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulawesi Tengah ketika menyambut kehadiran Aliansi peduli laut Morowali Pada Kamis (2/7/2020).

PALU, Kabar Selebes – Aksi jilid II Aliansi Peduli Laut Morowali kembali mendesak Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Drs. Longki Djanggola untuk tidak mengeluarkan izin bagi PT. Qmb New Energi Material dan PT. Huayei Nickel Cobalt terkait proyek pembuangan limbah nikel ke laut dalam atau Deep Sea Tailing Placement (DTSP).

Dalam orasinya, masa yang mengawali aksinya di depan Kantor Gubernur Sulteng itu, menolak pembuangan limbah tailing karena dianggap berbahaya bagi ekosistem laut di Morowali.

Masa kemudian melanjutkan aksinya di depan Kantor Dinas Kelautaan dan Perikanan (DKP) dan memberikan kajiannya terkait alasan menolak adanya pembuangan Limbah Tailing ke laut Morowali.

“Sudah cukup wilayah daratan Morowali yang tercemar limbah, jangan sampai kembali terjadi di perairan lautnya. Kami tidak ingin lagi Morowali dijadikan sebagai toilet tambang. Cukuplah wilayah darat Morowali yang di ‘Bombardir’ oleh izin-izin tambang,” ujar Moh. Taufik selaku koodinator aksi yang juga sebagai koordinator Jatam Sulteng, Kamis (2/7/2020).

Taufik mengatakan dengan tegas menolak DTSP karena melihat banyaknya nelayan yang menggantungkan kehidupannya dari hasil melaut, khususnya para nelayan di Kecamatan Bahodopi dan Bungku Timur.

Ia berharap, jangan sampai masyarakat di wilayah pesisir Morowali kehilangan mata pencarian akibat DTSP.

“Ada 600 spesies yang terancam punah di perairan laut Bahodopi yang menjadi tempat ikan berkembang biak,” terangnya.

Lanjut Taufik mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng dalam mengambil kebijakan pemanfaatan ruang laut, telah berpatokan pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2017 perihal rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil atau RZ WP3K.

Peraturan tersebut kata dia, secara utuh tidak memberikan izin untuk pemanfaatan ruang laut.

“Sehingga, tidak ada alasan Pemprov Sulteng untuk memberikan izin RDP,” katanya.

Menanggapi hal itu, Moh. Arif Latjuba selaku Kepala DKP Provinsi Sulteng menyatakan, pihaknya saat ini masih membutuhkan kajian lebih mendalam karena proyek tersebut merupakan proyek strategis Nasional.

Ia mengaku dinas yang dipimpinnya itu harus tetap berpegangan pada perda RZ WP3K.

“Selama RZ WP3K tidak mengeluarkan peraturan izin pembuangan limbah, dan tidak mengeluarkan izin berdasarkan teknis yang mendasar,  pasti pihak Gubernur berpikir tidak akan memberikan izin kepada perusahaan. Saya juga paham permasalahan yang terjadi,” terang Arif dihadapan masa Aliansi Peduli Laut Morowali.

Ia meminta agar jangan hanya berbicara persoalan tailing, sementara banyak limbah lain oleh perusahan di Morowali.

“Coba ke Morowali. Darimana pembuangan smelter itu, jangan dulu bicara soal tailing, tailing ini nanti,” tandasnya. (rlm/ap/fma)

Laporan: Adi Pranata

Silakan komentar Anda Disini....
(Visited 153 times, 1 visits today)