BPJS Didesak Tidak Nonaktifkan 18.126 Jiwa Sebagai Penerima JKN-KIS

oleh -
KETERANGAN FOTO: Pertemuan antara Pemkab Parimo bersama BPJS Kesehatan yang dilaksanakan di ruang rapat Wabup Parimo. (f-doc Humas Pemkab Parimo)

PARIMO, Kabar Selebes – Pihak BPJS Kesehatan didesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Parigi Moutong (Parimo) untuk tidak menonaktifkan sebanyak 18.126 jiwa sebagai penerima JKN-KIS.

Hal itu dikemukan Wakil Bupati (Wabup) Kabupaten Parimo, H. Badrun Nggai SE dalam pertemuan Forum Komunikasi dan Kemitraan Pemangku Kepentingan Utama II pada Kamis (8/7/2020).

Badrun mengatakan, 18.126 jiwa tersebut, datanya telah tercatat di BPJS Kesehatan Kabupaten Parimo.

Sehingga, BPJS Kesehatan perlu mendorong data sebanyak 18.126 jiwa itu, masuk dalam DTKS kementerian pusat.

Dengan begitu, 18.126 jiwa yang telah terdata itu, tidak dinonaktifkan sebagai masyarakat penerima JKN-KiS.

“Mohon secepatnya data itu, dimasukkan karena sesuai jadwal pemutakhiran data terakhir untuk penerima JKN-KIS pada 20 Juli 2020,” ujar Badrun dalam pertemuan yang dihadiri Kepala Cabang BPJS Parimo, Husna bersama Kepala Cabang BPJS Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Wahidah beserta perwakilan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas PMD, Dinas Sosial (Dinsos), dan Fery Budiutomo selaku anggota DPRD.

Badrun juga menyampaikan keluhan yang dirasakan masyarakat terkait pelayanan kesehatan yang melibatkan BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan di RSUD Anuntaloko Parigi harus memakai sistem satu pintu.

Dengan begitu, tidak ada lagi keluhan dari masyarakat mengenai pelayanan kesehatan terkait administrasi pelayanan BPJS yang dapat memberatkan masyarakat.

“Jangan ada lagi keluhan dari masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan. Perlu bagi BPJS Kesehatan untuk memberlakukan sistim satu pintu,” harapnya.

Dalam kesempatan itu, Badrun juga berharap, agar persoalan data perubahan dimasyarakat terkait angka kematian dan kelahiran, Pemerintah Desa untuk pro aktif berkoordinasi dengan Disdukcapil Kabupaten Parimo.

“Sehingga pihak BPJS Kesehatan dapat memvalidasi data tersebut dengan cepat yang dapat memberikan dampak positif terhadap pelayanan kesehatan.

Sementara itu, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Sulteng, Wahidah  mengatakan, tujuan dilaksanakannya pertemuan tersebut, agar tercapainya komunikasi yang baik dengan para pemangku kepentingan utama terkait pelaksanaan program JKN-KIS, yang meliputi penyampaian saran serta gagasan pemecahan masalah hingga perumusan rencana kerjasama yang strategis. Selain itu, lanjut dia diharapkan ada pemahaman yang sama dalam mendukung dalam program JKN-KIS.

“Sehingga partisipasi Pemkab dalam mendukung sosialisasi dan memfasilitasi pendaftaran peserta program JKN-KIS dapat terwujud,” terangnya. (rlm)

Laporan: Roy L. Mardani

Silakan komentar Anda Disini....
(Visited 37 times, 1 visits today)