PALU, Kabar Selebes – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu mulai mensosialisasikan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih kepada ketua-ketua Partai Politik peserta Pemilu tahun 2020, di salah satu hotel di Kota Palu, Rabu (15/07/2020).
Ketua KPU Kota Palu, Agussalim Wahid menyampaikan, persoalan data merupakan persoalan klasik yang sering terjadi setiap pelaksanaan Pemilu.
Sehingga kedepan, ia berharap semua unsur terkait menyampaikan tahapan-tahapan pelaksanaan Pemilu.
“Jangan nanti selalu dipenghujung menjadi permasalahan. Kalau bisa dari awal ini, nantinya bapak ibu, jika petugas-petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) kami turun, tolong diberitahukan. Bila perlu dikawal, atau tegur jika masih ada masyarakat yang belum tercatat mohon disampaikan, yang penting itu warga Kota Palu, karena kalau warga di luar Kota Palu tentunya kita melanggar,” pintanya.
Ia mengatakan, pemutakhiran merupakan prinsip dan prasyarat untuk pemilihan serentak yang terlaksana secara demokratis, tentunya harus memastikan pemilih, apakah sudah terdaftar dalam daftar pemilih tanpa adanya diskriminasi.
“Tentu diskriminasi yang dimaksud, pemilih bisa mengakses data dalam daftar pemilih yang disajikan oleh KPU dengan mudah. Sehingga masyarakat bisa mengetahui apakah dia terdaftar atau tidak,” katanya.
Menurutnya, masyarakat tidak akan kesulitan untuk mengecek diri mereka, sudah terdaftar atau belum dalam DPT.
Pasalnya, pada 15 Juli 2020, KPU telah melaunching gerakan klik serentak. Jaringan tersebut kata dia, bisa menyambung akses untuk mengetahui seseorang, apakah sudah terdaftar sebagai pemilih atau belum.
“Kita bisa demo, silahkan yang mau mengecek namanya dengan memberikan KTP nya, nanti kita cek,” katanya.
Ia menambahkan, kegiatan itu akan diawali dengan apel kesiapan penyelenggara, dan melanjutkannya turun ke masyarakat.
Dalam hal itu, KPU akan mendahulukan orang-orang yang memiliki pengaruh di daerah sasaran.
Dengan tujuan, agar orang-orang yang telah ditentukan itu, bisa membantu KPU dalam mensosialisasikan terkait pelaksanaan coklik.
“Misalnya ketua-ketua partai politik, ketua adat, tokoh masyarakat atau mungkin orang-orang yang berpotensi menjadi bakal calon peserta pemilu. Semuanya menjadi sasaran kami ditanggal 18 Juli nanti, sehingga membantu kami mensosialisasikan kepada masyarakat. Itu tujuannya, karena kenapa ? kalau pekerjaan ini hanya dipikul KPU, itu juga akan berat, karena kita memiliki keterbatasan,” akunya.
Dipenghujung penyampaiannya, Agus menambahkan, sehebat apapun KPU sebagai penyelenggara pemilu, tetap memiliki keterbatasan, terutama dalam persoalan pengecekan data.
Olehnya, ia berharap kepada seluruh peserta yang mengikuti kegiatan itu, untuk membantu KPU menyampaikan kepada masyarakat atau keluarganya, agar tidak perlu ragu dengan kehadiran PPDP nanti.
“Apalagi sampai menolak. Karena semua PPDP sudah dirapid test, dan PPDP juga datang dengan Alat Pelindung Diri (APD). (rlm/sob)
Laporan: Sobirin
