Frontal ‘Kepung’ Kantor DPRD Sulteng Lagi, Tolak Pengesahan Omnibus Law

  • Bagikan
Masa aksi yang tergabung dalam Frontal Sulteng membawa selebaran, yang bertuliskan salah satu tuntutan di depan Gedung DPRD. (Foto: Adi Pranata/KabarSelebes.ID)

PALU, Kabar Selebes – Masa aksi yang mengatas namakan Front Rakyat Tolak Omnibus Law atau Frontal kembali ‘mengepung’ Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), menyatakan penolakan terhadap rencana pengesahan rancangan perundang-undangan cipta kerja (Omnibus Law), Kamis (16/7/2020).

Sebelum tiba di Kantor DPRD Sulteng, ratusan masa melakukan aksi long march dan menyampaikan aspirasinya dibeberapa titik lokasi, diantaranya depan Universitas Tadulako (UNTAD) dan Kantor DPRD Kota Palu.

Masa aksi yang turut dihadiri buruh bongkar muat di Pantoloan itu, menolak pengesahan RUU Cipta Kerja yang dianggap tidak pro terhadap kaum buruh.

Koordinator lapangan yang juga Ketua Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI) Sulteng, Abdul Wahyudin menyatakan, dengan tegas RUU Omnibus tak berpihak kepada kaum buruh dan hanya menguntungkan para investor.

Ia mengatakan, di Sulteng khususnya, sudah sekitar satu dekade terakhir perusahan tambang, perkebunan sawit diberikan ruang yang sangat besar oleh negara untuk mengeruk sumber daya alam.

Menurutnya, berdasarkan data dan fakta di lapangan hanya tindakan rakus akan tanah dan mengeruk sumber daya masyarakat.

“Tambang di berbagai wilayah telah merusak hutan, membolak balikan gunung,  mengeruk material yang meninggalkan lubang besar menganga. Akibatnya ketika musim penghujan, banyak banjir menerjang rumah warga dan mencemari sumber air,” beber Abdul yang juga sebagai buruh bongkar muat di Pantoloan.

Lanjut ia mengatakan, tambang sangat berdampak buruk, ditambah dengan banyaknya tanah masyarakat di wilayah Sulteng yang menjadi korban perampasan lahan.

“Seperti di Desa Lee Morowali Utara, ada perusahan perkebunan yang merampas tanah milik petani, yang telah dikelola secara turun temurun,” terangnya.

Ia menambahkan, dasar penolakan masa aksi, dimana rancanngan undang-undang  dalam prosesnya tidak melibatkan rakyat yang luas.

Hal itu menurut Abdul, RUU hanya lebih doyan melibatkan investor yang nyatanya telah banyak merusak lingkungan melalui investasi.

“Sudah cukup kerusakan yang ditimbulkan oleh investasi yang tidak menghormati HAM. Sudah cukup skema peningkatan ekonomi yang merusak lingkungan dan memperkaya lingkar ‘setan’ kaum oligarki, tak ada kata lain, lawan,” tandasnya. (rlm/ap)

Laporan: Adi Pranata

Silakan komentar Anda Disini….
  • Bagikan
Read previous post:
Rusdi Mastura Diperiksa Sebagai Saksi di Kasus Suap Jembatan Palu IV

PALU, Kabar Selebes – Mantan Walikota Palu, Rusdi Mastura diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan...

Close