Penegak Hukum Diminta Selediki Dugaan Proyek Fiktif SD Negeri 1 Tatura

oleh -
Anggota DPRD Kota Palu, Marselinus bersama pengurus SD Negeri 1 Tatura saat meninjau langsung hasil pembangunan yang diduga fiktif dengan menggunakan dana Bansos Kemendikbud RI. (Foto : Ist)

PALU, Kabar Selebes – Aparat penegak hukum diminta selidiki dugaan proyek rehab fiktif SD Negeri 1 Tatura Kota Palu yang bersumber dari bantuan sosial Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI dengan nilai kontrak Rp1,5 Miliar.

Proyek bantuan sosial yang dikucurkan pasca bencana 2018 September itu, dikerjakan secara swakelolah.

Anggota DPRD Kota Palu, Marselinus, yang pertama menemukan dugaan proyek fiktif tersebut menjelaskan, berdasarkan dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB), dana Rp1,5 Miliar itu diperuntukan bagi pembangunan sejumlah item tahan gempa, diantaranya rehabilitasi gedung A yakni, ruang kelas II A, II B, II C, IV B, VI A, VI B, VI C dan ruang UKS.

Sedangkan khusus gedung B, yakni kelas III A, III B, III C, V A, V B, dan V C, dengan anggaran Rp98,9 Juta.

Begitu pula dengan bangunan baru kata dia, dalam RAB diperuntukan bagi pembangunan Gedung C yang terdapat tujuh item pekerjaan ruangan, diantaranya ruang kantor, ruang kepala sekolah, perpustakaan, ruang kelas I A, I B, IC dan WC dengan total anggaran Rp1 Miliar lebih.

Namun, saat melihat langsung kondisi di lapangan, menurutnya terjadi dugaan pembangunan fiktif disejumlah ruang gedung C.

Dari tujuh item pekerjaan tersebut, hanya empat item diantaranya yang dilakukan pembangunan baru, yakni ruang kelas I A, I B, IC dan WC.

Bahkan pembangunan baru tersebut dinilainya tidak sesuai dengan konstruksi tahan gempa, karena tidak menggunakan cakar ayam.

“Sepertinya memang ada dugaan fiktif pada pelaksanaan proyek sekolah ini. Kalau dari hasil peninjauan serta menyandingkan dengan RAB, banyak ketidak sesuaian. Kami harap penegak hukum dapat menindak lanjuti hal ini,” beber Marselinus usai meninjau SD Negeri 1 Tatura, Rabu (12/08/2020).

Politisi asal Perindo itu, juga mengungkapkan, dugaan fiktif atas pelaksanaan proyek tersebut terdapat kejanggalan jika dilihat pada bagian ruangan kantor kepala sekolah dan perpustakaan. Dimana, pihak sekolah hanya menggunakan bangunan lama, atau tidak melakukan pembangunan baru sebagaimana yang tercantum dalam RAB.

“Kita sudah lihat sama-sama kondisi bangunannya. Tiga bangunan yang harusnya dibangun baru, ternyata hanya menggunakan bangunan lama, hanya berganti cat. Bahkan jendela semuanya sudah keropos,” ujarnya.

Mantan Kepala SDN 1 Tatura Palu, Usrin Mustafa yang dikonfirmasi via telepon mengaku tidak mengetahui asal RAB pembangunan sekolah, yang dijadikan anggota DPRD sebagai acuan pelaksanaan proyek di sekolah itu fiktif.

Menurutnya, kemungkinan RAB yang dimaksud dan dianggap fiktif adalah RAB lama, yang belum mengalami perubahan.

Pasalnya, bangunan yang ada saat ini merupakan bangunan penambahan atau suntik, yang dibuat oleh konsultan.

Selaku kepala sekolah kata dia, saat itu dirinya hanya melaksanakan pembangunan sesuai anggaran yang ada, berdasarkan perubahan yang dibangun.

Pasalnya, saat itu ia mengaku hanya hanya meminta 18 kelas saja.

Ditanya soal adanya bangunan yang keropos, Usrin pun mengakui hal itu.

Hanya saja, bagunan tersebut tidak termasuk bangunan yang direhab.

“Tidak ada gedung baru, yang ada penambahan atau suntik, karena semua gedung itu rusak, maka harus dibangun cakar ayam semua di bawah. Jadi tidak ada bangunan baru, memang dalam RAB awal ada bangunan baru tapi tidak diizinkan karena dana untuk melakukan suntikan dana tidak cukup. Makanya ada perubahan RAB,” jelasnya. (sob/rlm/fma)

Laporan : Mohammad Sobirin

Silakan komentar Anda Disini....
(Visited 35 times, 1 visits today)