Kasus Djoko Tjandra, Pinangki Dapat Bantuan Hukum dari Persatuan Jaksa

Foto: Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Hari Setiyono. ( Farih Maulana Sidik/detikcom)

Jakarta, Kabar Selebes – Kejaksaan Agung menyebut jaksa Pinangki Sirna Malasari akan mendapatkan pendampingan hukum dari organisasi profesi Persatuan Jaksa Indonesia (PJI). Namun Kejagung memastikan yang akan ditunjuk untuk memberi pendampingan hukum bukanlah jaksa, melainkan pengacara.

“Ya kemarin kan sudah jelaskan, dia masih jaksa kan kemudian dia anggota PJI. Jadi sesuai AD/ART yang ada di PJI itu dia masih punya hak sehingga nanti ketua PJI akan menunjuk penasihat hukum, siapa tahu dia ada penasihat hukum sendiri yang penting haknya dia sudah dipenuhi, perkara mau dipakai atau tidak itu haknya si yang bersangkutan,” kata Kapuspenkum Kejagung, Hari Setiyono saat dikonfirmasi, Selasa (18/8/2020).

Ia mengungkapkan nanti yang akan ditunjuk PJI bukan lah jaksa melainkan pengacara dari organisasi profesinya. Ia menyebut kejaksaan akan bertindak profesional dalam menindaklanjuti kasus dugaan menerima suap terkait Djoko Tjandra, sehingga yang akan membela Pinangki nantinya bukan lah jaksa karena jaksa merupakan penuntut umum dan tidak boleh beracara dalam perkara pidana.

“Kan lawyernya bukan jaksa, kan (Pinangki) punya hak toh nah. Nanti kami yang akan menunjuk lawyer itu dari luar (luar kejaksaan), dari organiasi profesi lawyer atau yang punya kantor atau perseorangan lawyer yang penting lawyer bukan jaksa,” katanya.

Kritik ICW

Pendampingan hukum yang diberikan kepada Jaksa Pinangki ini menuai kritik dari ICW. Menurut ICW Pinangki melakukan aksinya bekerja sendiri, serta telah mencoreng nama Korps Adhyaksa sehingga dinilai tidak layak mendapatkan pendampingan hukum.

Selain itu, ICW menilai penyidikan terkait kasus Pinangki dinilai akan tidak berjalan objektif karena diduga pendampingan hukum tersebut berpotensi dapat mengganggu ritme penanganan perkara dan menimbulkan kesan adanya konflik kepentingan. Selain itu ICW menilai pendampingan hukum bagi Pinangki tidak sesuai dengan Pasal 2 AD/ART PJI, karena tindakan yang dilakukan jaksa Pinangki tidak terkait dengan tugas dan profesinya sebagai seorang Jaksa.

Selain itu ICW menuntut agar Kejaksaan Agung segera mencabut keputusan untuk memberikan pendampingan hukum terhadap Jaksa Pinangki. Selain itu ICW juga meminta agar KPK mengambil alih penanganan perkara dugaan tindak pidana suap yang dilakukan oleh Jaksa Pinangki.

“Sejak awal ICW sudah menaruh curiga bahwa Kejaksaan Agung akan “memasang badan” saat oknum di internal lembaganya tersangkut kasus hukum. Hal ini bisa dilihat saat Kejaksaan mengeluarkan pedoman pemeriksaan Jaksa beberapa waktu lalu, yang mana menyebutkan bahwa upaya hukum terhadap Jaksa mesti mendapatkan izin terlebih dahulu dari Jaksa Agung,” kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana.

“Pendampingan hukum ini akan menggambarkan bahwa perkara dugaan suap yang melibatkan Jaksa Pinangki diduga tidak akan berkembang atau terhenti hanya pada Jaksa tersebut. Padahal Kejaksaan mempunyai kewajiban hukum untuk menelusuri, apakah ada oknum petinggi di internal Kejaksaan Agung lain yang diduga mengetahui pertemuan antara Jaksa Pinangki dan Djoko Tjandra namun terkesan mendiamkan saja,” sambungnya.
Jawaban Kejagung atas Kritik ICW.

Kapuspenkum Kejagung, Hari Setiyono, menepis kritik ICW. Hari memastikan kejaksaan bertindak profesional menangani kasus tersebut.

“kekhawtiran ICW itu tidak layak, kita profesional, kita hormati, organiasi juga jalan, sikap peduli organiasi terhadap anggotanya,” kata Hari. (fma)

Sumber : Detik.com

Silakan komentar Anda Disini….