DPRD dan Pemprov Sulteng Sepakati KUA-PPAS Tahun 2021

  • Bagikan
Penandatanganan nota kesepakatan rancangan KUA dan PPAS tahun 2021 antara DPRD dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Kamis (10/9/2020) . (Foto: Adi Pranata/KabarSelebes.id)

PALU, Kabar Selebes – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Gubernur Sulawesi Tengah secara resmi menyepakati Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2021.

Persetujuan itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman bersama DPRD dan Gubernur yang diwakili oleh Wakil Gubernur Sulteng melalui paripurna yang digelar pada Kamis (10/9/2020).

Dalam kesepakatan rancangan yang membutuhkan proses panjang itu, pihak DPRD memberikan beberapa catatan dalam kebijakan KUA-PPAS yang dirancang oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Catatan itu ialah, belanja modal yang dianggap kurang mendesak agar dialihkan ke beberapa belanja-belanja yang bersifat priroritas seperti pembangunan Irigasi-irigasi yang rusak akibat bencana alam.

Selain itu, anggaran juga diharapkan untuk dialihkan untuk belanja lainnya guna pemulihan ekonomi masyarakat dan penguatan jaring pengaman sosial pasca terdampak pandemi covid-19.

Sementara itu, pada sambutannya Gubernur yang diwakili Wagub, Rusli Baco Dg. Palabbi menyatakan, dengan disepakatinya rancangan, eksekutif dan legislatif punya tanggung jawab yang sama menjalankan fungsi dan kewenangan untuk membantu pembangunan di daerah Sulawesi Tengah.

“Semoga dengan ditandatangani nota kesepakatan ini bisa mencipatakan kemajuan dan kesejahteraan untuk rakyat daerah Sulawesi Tengah,” ujarnya.

Demikian ia berharap, setiap pemerintah daerah di Sulteng agar berkomitmen menjaga bahkan meningkatkan pondasi yang kokoh, untuk meraih kinerja yang lebih optimal pada tahun berikutnya.

“Kepada setiap Organisasi Perangkat Daerah, saya mengimbau agar secara proaktif dan responsif mengikuti pembahasan dalam penyusunan rancangan APBD tahun anggaran 2021, agar selesai sesuai jadwal yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” katanya. (ap/fma)

Laporan: Adi Pranata

Silakan komentar Anda Disini….
  • Bagikan