Pilkada Serentak, Pemilih Tidak Memenuhi Syarat di Kota Palu Capai 50.644

Suasana rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu terkait rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara untuk Pilkada serentak 2020, di Hotel Best Western, Kota Palu, Senin (14/9/2020). (Foto: Adi Pranata/Kabarselebes.id)

PALU, Kabar Selebes – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu menetapkan sebanyak 50.644 daftar pemilih yang masuk dalam kategori tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Hasil itu diketahui melalui rapat pleno terkait rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk pemilihan Gubernur Sulawesi Tengah dan pemilihan Walikota Palu 2020, bertempat di salah satu hotel, Senin (14/9/2020).

Ketua KPU Palu Agus Salim Wahid menjelaskan, permasalahan yang didapati sehingga daftar pemilih masuk kategori TMS diantaranya ialah, pemilih ditemukan belum mencukupi umur serta tidak tercatat sebagai warga kota Palu.

“Mereka (Pemilih: red) ada juga yang pindah TPS (Tempat Pemungutan Suara), sehingga di TPS pertama dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dipindahkan ke TPS berikutnya,” terangnya.

Karena berbagai permasalahan itu kata Agus, daftar pemilih tersebut dihapus sebagai DPS oleh petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) pada saat melakukan pencocokan dan penelitian (Coklit) di lapangan.

Sementara itu, ada sebanyak 257.548 jumlah DPS ditetapkan oleh KPU Kota Palu pada Pemilihan Kepala daerah tahun 2020. Hasil itu didapati setelah pihak KPU melakukan rekapitulasi kepada 699 tempat pemungutan suara yang tersebar di 8 kecamatan wilayah Kota Palu.

Agus menjelaskan, jumlah itu secara rinci terdiri dari 126.438 pemilih Laki- laki dan 131.110 Perempuan.

Selanjutnya, hasil DPS yang telah ditetapkan akan disebar oleh KPU untuk dilakukan uji publik pada tanggal 19 hingga 28 September 2020 mendatang.

Olehnya Agus menyatakan, pihak KPU masih membuka ruang bagi masyarakat kota Palu yang belum terdaftar sebagai pemilih pada Pilkada 9 Desember mendatang.

“DPS ini tidak sampai disini, tetap akan kami perbaiki, kita akan sempurnakan. Sehingga nantinya ada masukan dan tanggapan dari masyarakat melalui formulir A1-KWK yang diisi untuk diserahkan ke petugas KPU,” kata dia. (ap/fma)

Laporan : Adi Pranata

Silakan komentar Anda Disini….