Perhelatan Pilkada Serentak, Kapolda Sulteng : Jangan Sampai Jadi Klaster Baru

Kapolda Sulteng, Irjen Pol Drs. Abdul Rakhman Baso, SH saat menghadiri salah satu program podcast Ini Palu, Kamis (17/9/2020).

PALU, Kabar Selebes – Perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020 mendatang, dihimbau jangan sampai menjadi klaster baru.

Demikian diungkapkan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Provinsi Sulteng, Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol) Drs. Abdul Rakhman Baso, SH dalam penyampaiannya saat menjadi narasumber pada program podcast Ini Palu, Kamis (17/9/2020).

Ia mengatakan, terkait dengan upaya pencegahan penyebaran Covid-19 dalam pelaksanaan Pilkada serentak, pihaknya telah melakukan langkah-langkah sinergitas seperti kolaborasi, koordinasi, dan komunikasi bersama TNI, penyelenggara, Pasangan Calon (Paslon) Gubernur/Wakil Gubernur, Walikota/Wakil Walikota, Bupati/Wakil Bupati, tim pemenangan hingga para pendukung masing-masing calon untuk bersama-bersama menerapkan protokol kesehatan selama proses tahapan berlangsung.

Hal itu kata dia, juga telah diatur melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020, yang kemudian dijabarkan dengan diterbitkannya Surat Telegram Kapolri Nomor : ST/2607/IX/OPS.2./2020 tertanggal 7 September 2020.

Selain itu, pihaknya juga telah menyiapkan langkah-langkah antisipasi jika terjadi kerumunan pada saat tahapan Pilkada serentak seperti kampanye para calon.

Diantaranya, melakukan rapat koordinasi dengan pemerintah daerah dan mendisiplinkan masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, menjaga jarak dan hindari kerumunan.

Apalagi, hal tersebut, juga didukung dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 3 Tahun 2020 Tentang penyelenggaraan kesehatan reproduksi.

“Begitupun dengan pelaksanaan rangkaian Pilkada, kami juga sudah sosialisasi kepada para kontestan untuk mentaati peraturan yang telah ditetapkan oleh KPU dalam upaya mencegah penyebaran Covid-19,” katanya.

Ditanya terkait, jika terjadi kerumunan pada saat kampanye para kontestan, apakah dapat dibubarkan sesuai Inpres, Rakhman mengaku hal itu merupakan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dengan mengacu pada Pergub tersebut.

Sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam pengamanan Pilkada kata dia, TNI-Polri dapat melakukan kolaborasi atau membangun sinergitas bersama Satpol PP.

“Kalau bisa ditegur dengan hati nurani atau secara baik-baik, saya rasa tidak perlu diberi penindakan hukum,” tandasnya. (rlm/fma)

Laporan : Roy L. Mardani

Silakan komentar Anda Disini….