FRAS Sulteng Urai Kejanggalan Penindakan KLHK atas Penyerobotan Margasatwa Bangkiriang

oleh -
Eva Bande (Foto: Suara.com)

BANGGAI, Kabar Selebes – Front Rakyat Advokasi Sawit (FRAS) Sulawesi Tengah (Sulteng) mengurai beberapa kejanggalan atas upaya pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melakukan penindakan kepada 2 perusahaan yang dinilai melakukan penyerobotan suaka Margasatwa (SM) Bangkiriang di Kabupaten Banggai.

Penyerobotan itu diduga dilakukan oleh 2 perusahaan asal Banggai, yakni PT Berkat Hutan Pusada (BHP) dan PT Kurnia Luwuk Sejati (PT KLS).

Eva Susanti Bande, selaku Koordinator FRAS Sulteng menyatakan pemerintah kembali memperlihatkan bobroknya mengurusi kehutanan atas penindakan yang dilakukan.

Hal itu terlihat pada surat nomor: S.435/PPH/PPHSMP/GKM.2/9/2020 menjawab pengaduan yang dikirim oleh FRAS Sulteng pada tahun 2017, meminta KLHK untuk menindak penerobosan lahan SM Bangkiriang oleh 2 perusahaan itu.

Dijelaskan Eva Bande surat dengan nomor 004/Eks/FRAS-ST/VIII/2020 tertanggal 28 Agustus 2020 itu berisi perihal permintaan salinan dokumen hasil pemeriksaan tim gabungan terhadap perusahaan.

“Namun, melalui surat balasan yang diterima FRAS bernomor: 5.15/PHPL/UHP/HPL.1/1/2018 yang dinyatakan kembali melalui balasan surat nomor: S.435/PPH/PPHSMP/GKM.2/9/2020, KLHK seakan memberikan karpet merah atas tindakan penerobosan hutan yang terlihat pada salah satu poin dalam suratnya yakni merestui tindakan PT. BHP menggunakan izin Hutan Tanaman Industri (HTI) untuk mengalihfungsikan kawasan hutan menjadi tanaman sawit di areal SM Bangkiriang,” urainya dalam keterangan tertulis yang dikutip Kabarselebes.id.

Kata Eva Bande, kejanggalan itu terlihat pada dasar peraturan yang digunakan Direktorat Jenderal (Dirjen) PHPL/KLHK. merestui tindakan PT.BHP melalui surat Dirjen Pengusahaan Hutan Depatermen Kehutanan Nomor 1438/IV-BPH/1998 tertanggal 9 Juli 1998 tentang diversifikasi jenis tanaman

Surat itu bertuliskan bahwa “Dalam melaksanakan pembangunan HTI diperkenankan untuk melakukan diversifikasi jenis tanaman dengan menanam jenis tanaman perkebunan seperti kelapa sawit, dan jenis tanaman lainnya yang cepat menghasilkan dan bernilai ekonomi tinggi” sehingga KLHK tidak melakukan penindakan terhadap PT BHP dengan dalih dianggap telah sesuai dengan surat dirjen PHDH tersebut.

Hal inilah yang dianggapnya keliru dan mengangkangi hukum, pasalnya pada UU Kehutanan Nomor 41 tahun 1999 Pasal 50 ayat (3) poin a jelas menyatakan bahwa, setiap orang yang mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak 5 milyar rupiah.

“Tetapi kementerian melalui para dirjennya justru menggunakan surat dirjen yang tidak

masuk dalam hierarki perundang-perundangan, sekaligus sudah basi karena terbit sebelum UU Kehutanan, untuk melegitimasi penerobosan Kawasan Suaka Margasatwa Bangkiriang,” kata dia.

Tak hanya itu, hal lain yang dianggap janggal oleh pihaknya adalah terkait penyerobotan PT. KLS pada Kawasan SM Bangkiriang yang mendapat lampu hijau dari dirjen KSDAE dengan keputusan penyelesaian perkara non litigasi, yakni restu bagi PT KLS untuk melakukan rehabilitasi dan restorasi SM Bangkiriang.

“Ini jelas mengangkangi hukum yang diatur dalam UU Kehutanan sebagaimana halnya tindakan penyerobotan PT BHP di atas. Perbuatan PT BHP dan PT KLS merupakan perbuatan pidana,” tegas Eva.

Olehnya, atas hal menurut Eva seyogyanya dilakukan penindakan hukum oleh negara bukannya malah menggunakan hukum sebagai upaya cuci tangan untuk lari dari jeratan hukum.

Kajian Lapangan oleh GAKKUM Dinilai Tak Mendalam

Selain itu, terkait hasil verifikasi Dirjen Penegakkan Hukum (GAKKUM) yang menyatakan bahwa “masyarakat yang melakukan alih fungsi hutan menjadi sawit dengan status plasma PT KLS” menurut FRAS juga adalah bentuk pengaburan fakta lapangan.

Eva menyatakan pada faktanya PT. KLS telah melakukan penanaman sawit ribuan hektar di SM Bangkiriang dengan menggunakan modus plasma bahwa seakan-akan masyarakat yang menjadi plasma PT. KLS yang melakukan penyerobotan.

Hal inilah yang menurutnya menunjukkan bahwa tim gabungan yang dikomandoi oleh dirjen GAKKUM tidak mendalami dalam melakukan kajian lapangan.

Padahal ini terlihat dari temuan didapatkan oleh pihaknya yang sama persis dengan apa

yang digaungkan oleh PT KLS yakni “masyarakat yang melakukan perambahan kawasan hutan”.

Tak hanya itu, kata dia modus lainnya yang digunakan oleh PT. KLS dalam menjalankan aktivitas perkebunannya adalah merampas tanah petani seperti yang dialami oleh keluarga Ibu Samria dan Pak Natu beserta 21 Kepala Keluarga lain yang tergabung dalam kelompok Tani Limbo Kliwi.

“Padahal, tanah itu telah dikelolah dan dikuasai oleh petani selama puluhan tahun yakni sejak tahun 1982, bahkan jauh sebelum penetapan SM Bangkiriang tahun 1998,” ungkapnya.

Klaim Pemerintah Jadi Pelindung Perusahaan dan Pengusaha

Terkhusus tanah yang dikelolah oleh Ibu Samria, pihak FRAS mengklaim negara tidak pernah hadir menyelesaikan konflik ini.

Eva menyatakan justru upaya kriminalisasi terus berlangsung kepada Ibu Samria agar merelakan tanahnya dikuasai PT KLS.

Atas hal itu, pihaknya mempertanyakan keberadaan Negara pada saat konflik seperti yang dialami oleh ibu Samria. Bahkan pihaknya mengklaim pemerintah baik aparat penegak hukum seperti biasanya menjadi pelindung perusahaan dan pengusaha.

Begitu juga dengan KLHK, yang menurut FRAS melalui dirjen GAKKUM-nya tidak pernah melakukan upaya penegakan hukum, bahkan aturan penyelesaian sengketa yang diterbitkan oleh dirjen KSDAE sebagaimana yang dijelaskan dalam buku pedoman Sepuluh Cara Baru Kelola Kawasan Konservasi Di Indonesia juga tidak digunakan.

“Padahal sangat jelas ditekankan bahwa masyarakat dalam pengelolaan Kawasan Konservasi diposisikan sebagai subjek; dan bahwa pemerintah harus mempertimbangkan prinsipprinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia,” katanya.

Demikian FRAS menilai apa yang dilakukan dirjen GAKKUM KLHK terkait tidak diberikannya permintaan salinan dokumen Hasil Pemeriksaan Tim Gabungan terhadap PT BHP dan PT KLS, adalah bentuk pelanggaran etika birokrasi dan pelanggaran terhadap UU nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dokumen hasil pemeriksaan itu menurut FRAS seyogyanya diberikan kepada pihaknya sebagai lembaga yang meminta kepada KLHK untuk melakukan penindakan terhadap upaya penyerobotan Kawasan SM Bangkiriang oleh PT BHP dan PT KLS.

Sehingga FRAS tentu berhak diberikan salinan dokumen itu sebagai bentuk keterbukaan KLHK terhadap hasil pemeriksanaan lapangan, dan tentu dokumen itu sangat penting bagi FRAS karena merupakan dokumen kontrol FRAS terhadap upaya penyelesaian kasus tersebut.

“Semoga Kementerian LHK kembali kepada ruh pembentukannya yakni sebagai lembaga yang bekerja untuk Penyelenggaraan kehutanan berasaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat,” tutup Eva. (*/ap)

Laporan: Adi Pranata

Silakan komentar Anda Disini....
(Visited 148 times, 2 visits today)