Optimalisasi Tindak Pidana Korupsi, Kapolda dan Gubernur Sulteng Tandatangani Perjanjian Kerjasama

oleh -
Gubernur Drs. Longki Djanggola dan Kapolda Sulteng, Drs. Abdul Rakhman Baso saat menandatangani perjanjian kerjasama di Ruang Polibu Kantor Gubernur. (Foto : doc Humas Polda Sulteng)

PALU, Kabar Selebes – Optimalisasi tindak pidana korupsi, Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol) Drs. Abdul Rakhman Baso bersama Gubernur Provinsi Sulteng, Drs. Longki Djanggola, M.Si melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama dan maklumat bersama, Senin (28/9/2020).

Kegiatan penandatanganan perjanjian kerjasama dan maklumat bersama tentang Optimalisasi pencegahan tindak pidana korupsi yang dilaksanakan di Ruang Polibu Kantor Gubernur Sulteng tersebut akan dilaksanakan aparat pengawas internal Provinsi Sulteng dan penegak hukum.

Hal itu merupakan bentuk sinergitas antara Polda dan Pemprov Sulteng dalam melakukan pencegahan tindak pidana korupsi.

Turut hadir pula dalam kegiatan yang dilaksanakan secara virtual tersebut para pejabat utama Polda Sulteng, Bupati/Walikota, Kapolres, Kasatreskrim dan para pengawas kota maupun daerah.

Menurut Rakhman, bahwa korupsi adalah masalah sosial yang sangat merusak moral jalannya pembangunan dan dapat menimbulkan kehancuran kehidupan masyarakat bangsa maupun negara.

“Jika dilakukan, tentunya dalam tindakan korupsi akan mengakibatkan in efisiensi dalam pembangunan, melemahkan proses demokrasi dan melemahkan ekonomi negara secara besar,” katanya.

Ia mengatakan, sinergitas yang dibangun melalui kegiatan itu, sangatlah penting dalam rangka mengoptimalisasi pencegahan tindak pidana korupsi yang merupakan bentuk memberikan perlindungan terhadap segenap elemen masyarakat.

“Artinya, apapun yang kita lakukan, baik itu peraturan daerah, rencana strategis, program kerja daerah perlu menyesuaikan dengan situasi pandemi,” jelasnya.

Dalam penanganan  tindak pidana korupsi, kata Rahkman, nantinya lebih menekan keaspek pencegahan dengan adannya pengembalian kerugian negara.

Sedangkan penegakan hukum adalah upaya terakhir, apabila diperlukan atau terpaksa sesuai dengan aturan asas ultimum remidium.

“Diharapkan para kepala daerah terus konsisten mendukung kegiatan ini. Tujuannya agar Sulteng terbebas dari KKN,” tandasnya. (maf/rlm)

Laporan : Mohammad Arief

Silakan komentar Anda Disini....
(Visited 45 times, 1 visits today)