DPRD Palu Minta Pemkot Benahi Sistem Pelayanan dan Penanganan Covid-19

PALU, Kabar Selebes – DPRD Kota Palu meminta Pemerintah Kota (Pemkot) untuk, membenahi sistem pelayanan dan penanganan Covid-19.

Terlebih lagi, menyangkut sarana dan prasarana diberbagai ruang isolasi yang dimiliki oleh Pemkot Palu.

“Saya menerima informasi, banyak menyangkut fasilitas penanganan Covid-19 seperti toilet hanya 2, kecil dan kotor digunakan oleh semua pasien. Kasur sudah usang, tipis dan robek. Hal-hal kecil seperti ini perlu menjadi perhatian dan dibenahi.” ujar Farden Saino, Selasa (29/09/2020).

Pembebanan masalah itu, kata dia, diakuinya dapat ditangani, pasalnya dalam struktur APBD Perubahan, anggaran penanggan Covid-19 dialokasikan sebesar Rp11 Milyar yang melekat di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta anggaran Biaya Tak Terduga (BTT) Rp36 Milyar yang telah disepakati.

“Perawat/mantri sudah sangat luar biasa. Mereka bekerja sepenuh hati, tapi insentif Covid-19 untuk perawat di RS Anutara sampai saat ini belum cair. vitamin dan lain-lainya dua bulan terakhir sudah tidak ada. Semoga ini dapat menjadi perhatian pemerintah,” imbuhnya.

Senada dengan itu, Mutmainah Korona mengusulkan Pemkot menaikan status Asrama haji Palu dari Pondok Orang Tanpa Gejala (OTG) dan Orang Dalam Pantauan (ODP) menjadi Rumah Sakit (RS) alternatif Covid-19.

Hal itu, perlu dilakukan dengan dasar RS Anutapura Palu yang menjadi RS rujukan mengalami over kapasitas.

“Jika Asrama Haji yang saat ini menjadi pondok perawatan OTG dan ODP akan dijadikan RS alternatif pasien Covid-19, Pemkot harus menyediakan alat-alat medis perawatan pasien Covid-19. Hal itu penting, agar bisa mengantisipasi terjadinya lonjakkan pasien Covid-19 di Palu,” ujar Mutmainah.

Ia juga mengatakan, Pemkot juga perlu melakukan pemetaan kawasan rawan Covid-19 dengan tujuan, agar masyarakat dapat lebih meminimalisir ataupun waspada.

“Contohnya di kelurahan mana saja yang kasus positifnya tinggi, dan di daerah mana saja yang tingkat lansia atau orang mudah terpapar Covid-19 itu tinggal. Semua itu, harus jelas dari Pemkot,” tegas Mutmainah yang juga selaku Ketua Komisi A. (sob/rlm/fma)

Laporan : Mohammad Sobirin

Silakan komentar Anda Disini….