Gelar Operasi Yustisi, Mulai Besok Warga Palu Tak Patuhi Protokol Covid-19 akan Disanksi

oleh -

PALU, Kabar Selebes – Pemerintah Kota (Pemkot) Palu mulai tanggal 1 Oktober 2020 akan mulai melaksanakan Operasi Yustisi guna menekan angka penyebaran Virus Corona (Covid-19).

Operasi mulai diterapkan salah satunya dengan pemperketat pengawasan pada setiap pintu masuk perbatasan baik jalur darat, laut, maupun udara.  

Setiap pelaku perjalanan dari luar daerah Sulawesi Tengah (Sulteng) akan diwajibkan menunjukan hasil tes swab PCR atau polymerase chain reaction .

Sedangkan untuk pelaku perjalanan antar kabupaten akan diwajibkan untuk menunjukan hasil rapid test yang berlaku selama 5 hari. 

Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Palu, Sigit Purnomo Said atau Pasha Ungu menyatakan, pada minggu pertama pemkot Palu akan melonggarkan operasi itu di jalur darat bagi pelaku perjalanan luar Provinsi.

Sehingga kata dia, berselang dari situ pelaku perjalanan asal luar daerah tak diizinkan memasuki kota Palu apabila tidak menunjukan hasil Swab Pcr.

Pasha menyatakan operasi itu dilakukan untuk menekan kasus Covid-19 di kota Palu yang meningkat cukup drastis dalam se-bulan terakhir.

Bahkan menurutnya, hal ini menjadi sebuah fenomena baru apabila berkaca pada angka kasus Covid-19 5 bulan sebelumnya.

“Sejak awal terjadinya kasus baru (Covid-19) Per 26 Maret sampai 31 Agustus kurang lebih ada 129 kasus, dimana 7 orang meninggal dunia dan sisanya dinyatakan telah sembuh,” ujarnya dalam acara Podcast Ini Palu, Selasa (29/9/2020).

“Sementara dibulan September sampai hari ini sudah menyentuh sampai angka 67,” tambahnya.

Sehingga, lanjut Pasha, melalui upaya itu diharapkan mampu menekan angka kasus Covid-19 terlebih menurutnya 99% warga terkonfirmasi positif ialah pelaku perjalanan.

Selain itu, dalam operasi Pemkot Palu akan memperketat penerapan protokol kesehatan pada setiap pelaku usaha, baik UKM maupun IKM.

Aturan itu sebelumnya telah diberlakukan dan tercantum dalam Peraturan Walikota (Perwali) yang mewajibkan setiap pelaku usaha menerapkan protokol kesehatan.

Pasha menyatakan Perwali itu sebelumnya tidak pernah dicabut, bahkan untuk nantinya akan kembali diperketat melalui tim yang dibentuk.

“Ada kurang lebih 7  buah sangsi yang kami bentuk, sampai pada pencabutan izin usaha,” ungkapnya.

Sementara, Operasi Yustisi itu akan coba diefisienkan dengan menggelontorkan anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Anggaran itu kata Pasha akan dilekatkan kembali pada APBD perubahan yang baru saja ditandatangani dan akan digunakan mulai tanggal 1 Oktober sampai dengan bulan Desember 2020.

“Karena ini memang agak cukup mendadak melihat angka lonjakan pasien Covid ini luar biasa,” katanya.

Pasha pun menyatakan dengan adanya penerapan Operasi Yustisi diharapkan mampu menekan penyebaran gelombang kedua yang diwanti-wanti oleh WHO ( World Health Organization ).

“Tentunya gelombang kedua ini kita harus waspadai dan batasi, harus kita kendalikan jangan sampai dia meletus,” ujarnya.

Ia mengungkapkan upaya ini sejalan dengan hasil rapat Pemkot Palu bersama Gubernur, beserta jajaran pimpinan daerah se-Sulteng guna mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19.

Demikian, untuk mengantisipasi ledakan Covid-19, Pasha mengharapkan bantuan semua pihak utamanya seluruh masyarakat di Kota Palu.

“Kesadaran masyarakat sangat penting dalam operasi ini,” tandasnya. (ap/fma)

Laporan: Adi Pranata.

Silakan komentar Anda Disini....
(Visited 822 times, 1 visits today)