Sulteng Peringkat 5 Pernikahan Usia Dini, Maria Ernawati : Jumlahnya Capai 58 Persen

Kepala Perwakilan BKKBN Sulteng, Maria Ernawati, bersama Gubernur Sulteng, H. Longki Djanggola, di Ruang kerja Gubernur Sulteng, Senin (17/02) (FOTO : IST)

PALU, Kabar Selebes – Secara nasional, Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) tercatat berada diperingkat kelima pernikahan usia dini.

Kasus pernikahan usia dini tersebut terbilang sangat tinggi, jumlahnya mencapai 58 persen berdasarkan data yang dimiliki Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulteng.

“58 persen dari jumlah perkawinan yang ada, dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peringkat kelima itu, setelah Kalimantan Barat” ujar Kepala BKKBN Sulteng, Maria Ernawati di ruang kerjanya, Senin (5/10/2020).

Ia mengatakan, hingga saat ini pihaknya terus berupaya menekan angka kasus pernikahan anak di bawah umur, karena dianggap mengkhawatirkan.

Penyebabnya, kata dia, diakibatkan beberapa faktor, diantaranya persoalan ekonomi, kurangnya pemahaman orang tua, pergaulan bebas, dan budaya.

Meskipun tidak menyebutkan angka prevelensinya, namun menurut Maria, pernikahan dini tertinggi di Provinsi Sulteng terdapat dibeberapa daerah, yakni Kabupaten Buol diposisi pertama, Parigi Moutong (Parimo), dan Banggai Laut yang kemudian disusul Kota Palu dengan kasus terendah.

“Sedangkan Kabupaten Poso, Banggai, dan Morowali rata- rata cendrung disebabkan faktor budaya,” katanya.

Ia menyebutkan, untuk angka perkawaninan anak usia dini khusus di Kota Palu hanya mencapai 40 persen, dan tercatat melangsungkan pernikahan pada usia 20 tahun kebawah.

Dijelaskannya, ada beberapa dampak negatif yang akan dialami oleh anak perempuan dan bayinya, apabila melakukan perkawinan di usia dini yaitu, resiko kematian yang tinggi bagi ibu dan anak saat mengandung dan melahirkan, karena fisik yang belum cukup kuat.

Selain itu, resiko melahirkan pada usia dini dapat megakibatkan pendarahan yang dapat menimbulkan kematian bagi ibu dan anak.

“Bahkan bisa mengakibatkan terjadinya stanting atau kekurangan gizi kronis pada awal masa pertumbuhan anak,” terangnya.

Ia menambahkan, dari data DP3A Kota Palu pada 2019, ada sebanyak 179 kasus pernikahan anak usia dini.

Angka tersebut, kata dia, meningkat jika dibandingkan pada 2018, dengan jumlah prevelensi hanya sebanyak 129 kasus.

“Jumlah 179 kasus pernikahan usia dini ini, berasal dari delapan kecamatan di Kota Palu. Kecamatan Ulujadi terhitung tinggi hingga mencapai 37 kasus. Sedangkan Kecamatan Taweli hanya tiga kasus. Meningkatnya kasus ini, menjadikan Kota Palu masuk dalam zona merah pernikahan dini pada 2019,” tandasnya. (maf/rlm)

Laporan : Mohammad Arief

Silakan komentar Anda Disini….