Angkatan Muda Muhammadiyah Sulteng Tolak UU Cipta Kerja

Pimpinan seluruh Organisasi Otonom (Ortom) Muhammadiyah, saat menyampaikan sikap penolakan mereka terhadap UU Cipta Kerja, di kantor Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulteng, Rabu dinihari (7/10/2020). (Foto: Istimewa)

PALU, Kabar Selebes – Sikap abai sebagian besar anggota DPR-RI atas aspirasi masyarakat Indonesia dan tetap mensahkan UU Cipta Kerja sangat disayangkan oleh Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) Sulawesi Tengah.

Perkumpulan empat Organisasi Otonom (Ortom) Muhammadiyah, yakni Pemuda Muhammadiyah, Nasyiatul ‘Aisyiyah (NA), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), dan Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) tersebut, menyatakan sikap menolak UU Cipta Kerja sebagai regulasi baru di Indonesia.

Keputusan penolakan UU Cipta Kerja tersebut diambil setelah dilakukan pertemuan dan diskusi hingga menjelang dinihari pada Rabu (7/10/2020) pengurus tingkat wilayah seluruh Ortom minus Nasyiatul ‘Aisyiyah di Kantor Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulteng.

“Kami juga mengikuti arahan dan keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang secara tegas menolak UU ini, walaupun sudah disahkan oleh DPR-RI menjadi undang-undang yang baru di Indonesia,” tegas Ketua Pemuda Muhammadiyah Sulteng, Muh Syaltut Abdullah.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) IMM Sulteng, Alfian, menambahkan bahwa alasan utama sehingga AMM ikut menolak UU Cipta Kerja selain mengikuti keputusan PP Muhammadiyah, juga dalam kajian dan analisa dimana secara umum dilihat bahwa UU Cipta Kerja mafsadahnya atau mudharatnya jauh lebih besar dari pada nilai manfaatnya.

“Kita akui, UU ini juga pasti akan memberikan manfaat, tetapi nilai mudharatnya lebih besar. Olehnya itu, ketentuan dalam Islam, kita harus mengutamakan yang manfaat daripada mafsadahnya, makanya kami menolak UU ini,” tegas Alfian yang didampingi Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) IMM Kota Palu, Muh Jasrin.

Pada pertemuan AMM diskusi soal UU Cipta Kerja, diikuti Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Sulawesi Tengah, Ketua DPD IMM Sulteng, Ketua DPC IMM Kota Palu, Ketua PW IPM Sulteng, perwakilan Tapak Suci Putera Muhammadiyah, dan Komandan Korps Kesiapsiagaan AMM (Kokam) Sulteng.

Dalam pertemuan yang berlangsung sejak pukul 20.00 dan berakhir hingga menjelang dinihari tersebut, juga disepakati beberapa hal diantaranya, AMM Sulteng akan berjuang, dengan cara menyampaikan aspirasi penolakan tersebut ke DPRD Sulteng.

Selain itu AMM juga siap untuk turun ke jalan melakukan demonstrasi bersama elemen lainnya menyuarakan penolakan UU Cipta Kerja tersebut.

“Tentunya aksi yang kita lakukan tetap memperhatikan protokol Covid-19 dan aksi damai. Kita juga mengagendakan rapat konsolidasi lanjutan dan diskusi menghadirkan kalangan pakar terkait UU ini,” pungkas Ketua IPM Sulteng, Muh Amrul Khair. (maf/ap)

Laporan : Mohammad. Arief

Silakan komentar Anda Disini….