Kritik UU Cipta Kerja, Amien Rais Sebut Freeportisasi dan Kutip Al Qur’an

Amien Rais (Screenshot YouTube Amien Rais Official)

Jakarta, Kabar Selebes – Politikus senior Amien Rais mengomentari omnibus law Undang-undang Cipta Kerja. Amien menyinggung bahwa UU itu bakal menjadi ‘Freeportisasi’.

“Saya akan mengangkat satu masalah yang tidak kalah penting, yaitu akan terjadi Freeportisasi di semua bidang. Seluruh pemodal asing yang diharapkan berbondong-bondong datang ke Indonesia akhirnya akan memeras Indonesia. Freeport McMoran sudah lama bercokol di Papua, dan bisa berbuat apa saja seperti negara dalam negara. Dari rezim Soeharto, sampai rezim Jokowi, penghancur lingkungan, penipuan pajak, dan pelanggaran hal tidak pernah disentuh oleh pemerintah Jakarta,” kata Amien Rais dalam akun YouTube nya, seperti dilihat detikcom, Jumat (9/10/2020).

Amien Rais menyinggung soal 35 investor asing yang meminta pemerintah tidak mengesahkan Omnibus Law Cipta Kerja. Sorotan utamanya adalah soal potensi kerusakan lingkungan.

“Sebagian investor global bernurani berteriak keras bahwa undang-undang bahaya itu, sesungguhnya tidak diperlukan. Mengapa? karena akan berdampak pada kehancuran lingkungan atau ecocida. Menghancurkan dan membunuh lingkungan hidup. Reuters memberitakan ada 35 investor asing yang mengingatkan Indonesia jangan nekad mengesahkan undang-undang yang diprakarsai presiden Jokowi,” katanya.

“Mereka saja, orang asing mengingatkan jangan sampai biodiversitas hutan-hutan Indonesia lenyap gara-gara amdal akan diterapkan secara selektif, artinya perlindungan ekologi bukan sesuatu yang penting lagi,” ucapnya.

Amien menyebut Freeport telah merusak lingkungan tempat dia menambang di Tembagapura, Mimika, Papua. Sehingga, menurut Amien, beberapa negara mencabut sahamnya tersebut.

“Nah, berkaca pada apa yang terjadi di Freeport McMoran, otoritatif dana pensiun di Swedia, Norwegia, dan New Zealand menarik saham mereka dari Freeport. Karena apa? Karena tidak tahan melihat penghancuran sistematik dan permanen oleh Freeport di Papua, danau dan sungai besar di lingkungan tambang Freeport telah mati,” kata Amien.

Dia menilai pemerintah tidak memprotes soal kerusakan alam tersebut, sehingga perusakan alam itu berlangsung secara terus-menerus.

“Dari rezim satu ke rezim berikutnya, tidak ada protes, pernyataan, apalagi ancaman atau ultimatum terhadap Freeport. The ecological destruction goes on and on and on,” kata Amien.

Amien mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal inisiatif omnibus law UU Cipta Kerja. Amien bahkan mengutip ayat Al-Qur’an.

“Di dalam literatur politik ada istilah deaf, dumb, and blind government. Pemerintah yang tuli, bisu, dan buta. Saya berharap rezim Jokowi jangan sampai seperti disindir Al-Qur’an, yaitu seburuk-buruk makhluk yang melata di atas muka bumi ini. Mengapa? Karena mereka tuli, buta terhadap kebenaran, bahkan mereka berani menantang dan melawan kebenaran. Ini adalah An-Anfal ayat 22. Pak Jokowi, cabut segera undang-undang bahaya itu karena Anda adalah pemrakarsa utama dan pertamanya,” katanya.

Penjelasan Pemerintah soal Amdal dalam UU Cipta Kerja

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar menjelaskan secara panjang-lebar mengenai izin analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) dalam omnibus law UU Cipta Kerja. Penjelasan ini sekaligus menepis anggapan bahwa terjadi kemunduran perlindungan lingkungan dalam aturan tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Siti dalam konferensi pers bersama sejumlah menteri di gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (7/10/2020). Siti mengawali penjelasannya dengan penegasan bahwa UU Cipta Kerja ini tidak menghapus izin lingkungan.

“Berkaitan dengan amdal, tidak benar bahwa ada anggapan terjadi kemunduran dengan perlindungan lingkungan. Tidak benar. Kenapa? Karena prinsip dan konsep dasar pengaturan amdal di dalam UU ini tidak ada perubahan. Yang berubah adalah kebijakan dan prosedurnya. Kenapa? karena dia harus disederhanakan supaya sesuai dengan tujuan dari UU Cipta Kerja ini. Artinya apa? Harus diberikan kemudahan kepada pelaku usaha,” kata Siti.

Siti mengatakan UU Cipta Kerja ini mengintegrasikan izin lingkungan kepada izin berusaha. Selain itu, kata Siti, penegakan hukum lebih diperkuat dalam aturan tersebut.

“Mengapa dia memperkuat penegakan hukum, karena kalau di waktu yang lalu ada masalah dengan lingkungan, izin lingkungannya dicabut, tetapi perusahaannya bisa saja berjalan, sekarang berarti lebih kuat. Kenapa? Karena kalau ada masalah di lingkungan karena dia menjadi dasar dalam perizinan berusaha, lalu digugat perizinan perusahaannya karena ada masalah lingkungan, jadi itu bisa langsung kena kepada perizinan berusaha,” ujar Siti. (fma)

Sumber : Detik.com

Silakan komentar Anda Disini….