Kecewa Dengan Tindakan Represif Kepolisian Tangani Pedemo, Ombudsman Sulteng Buka Aduan Masyarakat

Salah satu mahasiswa yang diamankan pihak Kepolisian ketika terjadi kericuhan saat demo menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja. (Foto : Mohammad Arief/KabarSelebes.id)

PALU, Kabar Selebes – Tindakan represif aparat Kepolisian dalam menangani pedemo yang menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja sangat disesalkan.

Bahkan, perwakilan Ombudsman Sulawesi Tengah (Sulteng) turut merasa kecewe dengan tindakan represif aparat Kepolisian pada saat menangani massa pedemo.

Hal itu diungkapkan Ketua perwakilan Ombudsman Sulteng, Sofyan Farid Lembah kepada KabarSelebes.id, Sabtu (10/10/2020).

Sofyan menyebutkan, data sementara yang diterima pihaknya terdapat delapan personel Kepolisian yang menjadi korban karena mengalami luka-luka dan 11 orang lebih mahasiswa yang harus dirawat.

Namun, korban sedang diidentifikasi terkait jumlah rilnya dan perwakilan Ombudsman Sulteng juga sudah membuka pengaduan bagi masyarakat yang ingin melapor terkait hal itu.

Ia juga menyebutkan, berdasarkan laporan yang diterima pihaknya ada dua pengunjuk rasa di Kabupaten Toli-toli ditahan Kepolisian, dan bahkan beredar video penangkapannya yang menunjukkan adanya dugaan tindak kekerasan.

Atas adanya berbagai tindakan reperesif Kepolisian, kata dia, perwakilan Ombudsman Sulteng segera meminta pihak Irwasda dan Propam Polda untuk melakukan investigasi penanganan demo yang berakhir ricuh.

“Kami menyarankan kedua belah pihak, baik Kepolisian maupun mahasiswa untuk cooling down dan melakukan evaluasi atas apa yang terjadi serta tidak saling membenarkan diri,” ujarnya.

Ia mengaku sangat menyayangkan insiden yang terjadi dalam aksi unjuk rasa menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja.

Padahal, dalam aksi demo sebelumnya, pasca Pemilihan Presiden (Pilpres) pihak Kepolisian dihari puncak saat itu, sangat bersikap humanis menghadapi mahasiswa pendemo yang berakhir dengan aman dan tertib.

Tetapi, sikap humanis Kepolisian itu, justru tergerus dengan dugaan tindakan kekerasan saat menangani demo menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja pada Kamis (8/10/2020) lalu.

“Ombudsman melihat ada dugaan diabaikannya protap penanganan demo. Pihak Irwasda dan Propam harus menyelidiki soal ini. Kami juga berharap KOMNAS HAM ikut terlibat,” katanya.

“Pada sisi lain, para pimpinan organisasi mahasiswa bisa menjaga kemurnian unjuk rasa itu, sesuai dengan apa yang menjadi tujuan bersama. Harus mampu pula menjaga adik-adik mahasiswa untuk tidak berbuat anarkis dan mudah terprovokasi, sehingga unjuk rasa tersebut menjadi chaos,” terang Sofyan menambahkan.

Menurutnya, pihak pembina mahasiswa diseluruh kampus harus bisa mengevaluasi persoalan tersebut.

Tentunya, tidak ada yang menghalangi aspirasi mahasiswa, tetapi benar-benar bisa menjaga kemurnian aksi yang dapat membawa peran sebagai agen perubahan.

Ombudsman, kata dia, juga melihat ada hal yang tidak biasa, kemana para anggota DPRD Provinsi Sulteng saat aksi penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja berlangsung?.

“Bukankah para pengunjuk rasa ingin menyampaikan aspirasinya kepada para anggota dewan? Mengapa mereka dihalangi untuk bertemu? Apakah ada permintaan khusus kepada aparat keamanan bahwa para anggota dewan itu, tidak berkenan menerima massa pendemo? Pertanyaan ini penting karena disitulah pangkal terjadinya chaos antara mahasiswa dengan aparat keamanan, sehingga saluran aspirasi mahasiswa tersumbat,” tandasnya.

Saat ini dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang diketuai Agus Salim, SH juga turut serta  memberikan bantuan hukum.

Berdasarkan catatannya, angka jauh lebih banyak jatuh korban dipihak mahasiswa, termasuk mahasiswi.

Terlebih lagi yang belum tercatat, ada dua wartawan yang diduga mendapat tindakan kekerasan dari aparat. (maf/rlm)

Laporan : Mohammad Arief

Silakan komentar Anda Disini….