Rapat Paripurna DPRD Morowali, Semua Fraksi Menyetujui Tiga Ranperda Usulan Pemda

Suasana serah terima berita acara persetujuan tiga Ranperda usulan Pemda Morowali dalam Rapat Paripurna, di Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, Jumat (9/10/2020). (Foto: Istimewa)

MOROWALI, Kabar Selebes – DPRD Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah menggelar Rapat Paripurna ke 11 Masa Persidangan ke 1 di Ruang Sidang Utama, Jumat (9/10/2020).

Rapat Paripurna kali ini mengagendakan pandangan umum fraksi terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) atas usul Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali.

Adapun Ranperda itu ialah tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Ranperda tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Morowali 2020 -2040, dan Ranperda tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Perkotaan Bungku 2020 -2040.

Semua fraksi menyetujui dan mendukung, serta menyampaikan apresiasi terhadap tiga Ranperda yang diusulkan Pemerintah Daerah. Meski begitu, masih ada beberapa catatan untuk dibahas dan dicermati pada pembahasan selanjutnya.

Fraksi-fraksi yang menyampaikan pandangan umum yakni, Fraksi NasDem dibacakan Dg Pasolong, Fraksi Demokrat dibacakan Aksa Ishak Asira, Fraksi Gerindra dibacakan Ihwan Moh Taiyeb, Fraksi Hanura dibacakan Asgar Wahab, dan Fraksi Golkar dibacakan Moh Asra.

Dari penyampaian Fraksi NasDem, bahwa rencana pembangunan industri tentunya akan memiliki kawasan peruntukkan industri. Maka pada pengembangan kawasannya dilakukan dengan tetap mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Morowali.

Sedangkan Fraksi Demokrat, mempertanyakan kelengkapan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) terkait Ranperda tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Ditegaskan pula bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, tanggung jawab Pemerintah sebagai fasilitator adalah memberikan bantuan dan kemudahan bagi masyarakat, serta melakukan penelitian dan pengembangan.

Sementara, Fraksi Gerindra mempertanyakan sinkronisasi antara Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) dan RTRW sesuai RDTR perkotaan Bungku, mengingat tujuan penataan ruang RDTR di wilayah itu adalah mewujudkan Bagian Wilayah Perencanaan (BWP) perkotaan sebagai pusat perdagangan, pelayanan jasa, dan permukiman berbasis lingkungan.

Rapat Paripurna ditutup dengan penandatanganan Berita Acara antara Ketua DPRD Morowali, Kuswandi, dengan Bupati Morowali yang diwakili Wakil Bupati Morowali, Najamudin. (ahl/ap/fma)

Laporan: Ahyar Lani

Silakan komentar Anda Disini….