15 Oktober, Pemkab Parimo Perketat Pemeriksaan di Pintu Masuk Perbatasan

PARIMO, Kabar Selebes – Untuk mengantisipasi penyebaran penularan Covid-19, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) mulai tanggal 15 Oktober 2020 akan memberlakukan persyaratan ketat bagi pelaku perjalanan.

Pelaku perjalanan antar kabupaten di Sulawesi Tengah (Sulteng) di setiap titik perbatasan nantinya wajib menunjukan hasil rapid tes non reaktif Covid-19 yang berlaku selama 14 hari sejak tanggal diterbitkan.

Sedangkan untuk pelaku perjalanan dari luar Provinsi yang melalui Pos Perbatasan Molosipat Kecamatan Moutong, wajib menunjukan hasil Polymerase Chain Reaction (PCR) Swab Negatif Covid-19 yang juga berlaku selama 14 hari sejak tanggal diterbitkan.

Peraturan itu diberlakukan sesuai Surat Edaran (SE) Bupati Parimo Nomor 443.2/4076/BPBD tertanggal 7 Oktober 2020 tentang Persyaratan Pelaku Perjalanan Dalam Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Kabupaten Parimo, yang ditujukan kepada seluruh para pelaku perjalanan.

Selain itu, dalam edaran disebutkan pelaku perjalanan wajib mematuhi Protokol Kesehatan pencegahan Covid-19 dengan menerapkan 3M yaitu memakai Masker, Mencuci Tangan dan Menjaga Jarak.

Aktifkan 5 Posko Perbatasan

Pemeriksaan persyaratan akan dilakukan pada 5 Pos perbatasan yaitu Perbatasan Sijoli Kecamatan Moutong, Pos Perbatasan Kotaraya Kecamatan Mepanga, Pos Perbatasan Kasimbar Kecamatan Kasimbar, Pos Perbatasan Toboli Kecamatan Parigi Utara dan Pos Perbatasan Maleali Kecamatan Sausu.

“Sesuai keputusan rapat kemarin, kita akan mengaktifkan kembali 5 Posko di Perbatasan wilayah Parigi Moutong. Efektifnya hari Senin (12/10) Tim kami sementara menyiapkan sarana dan prasarana di lapangan,” ujar Tri Nugraha Adiyarta, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Parimo baru-baru ini.

Sementara itu, Juru Bicara (Jubir) Penanganan Covid-19 Parimo, Irwan mengatakan secara umum semua petugas akan menjaga ketat di perbatasan, hanya saja kata Irwan disesuaikan dengan volume orang keluar masuk.

“Volume orang keluar masuk yang paling banyak ada diperbatasan Sulawesi Tengah dengan Provinsi Gorontalo dan Perbatasan Toboli. Itu akan beda petugas penjaga dibanding dengan petugas perbatasan di Mepanga dan Kasimbar. Kita lihat dari volume banyaknya orang keluar masuk,” ungkap Irwan.

Sediakan Rapid Test Berbayar

Terpisah, Kepala Bidang Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Parimo, Wulandari Marasobu menjelaskan sesuai kesepakatan beberapa kali rapat bersama Pimpinan akan dilakukan Rapid tes Mandiri kepada pelaku perjalanan yang masuk ke wilayah Parimo

“Kita juga diperintahkan untuk menyiapkan Rapid di perbatasan, tetapi bukan yang perbantuan dari Kementerian atau dari Provinsi. Jadi itu dipihak ketigakan. Rapid mandiri untuk pelaku perjalanan yang bukan orang sakit. Kegunaan Rapid Mandiri adalah tiba tiba ada pelaku perjalanan dari Kabupaten lain tidak membawa persyaratan Rapid tes maka orang tersebut diberikan pilihan apakah putar balik kembali ketempat asal atau Rapid di tempat yang telah disiapkan di posko posko yang ada,”terangnya.

Untuk harga Rapid tes mandiri lanjutnya, disesuaikan dengan batas harga dari Kementerian.

“Kementerian Kesehatan telah menetapkan nominal harga bahwa Rapid tes Rp 150.000 per orang. Kita tidak memberlakukan lebih dari itu, dan masa berlakunya selama 14 hari, terhitung sejak tanggal di terbitkan,” ujar Wulandari.

Selain itu ia menyatakan Rapid mandiri saat ini telah ada di Puskesmas Parigi, tetapi bukan puskesmas yang melakukan pemeriksaannya.

“Jadi setelah Puskesmas itu tutup sesuai jam kerja, bisa di tempat prkatek dokter dan untuk Swasta ada di Kimia Farma,” katanya.

Demikian, kepala BPBD Parimo, Abd Azis Tombolotutu menyatakan mulai tanggal 10-14 Oktober 2020 pihaknya akan mulai melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

“Kita akan sosialisasikan kepada masyarakat utamanya di pos-pos penjagaan perbatasan dari Moutong hingga Maleali. Baik Bus antar Kota, angkutan umum dan angkutan pribadi antar Kabupaten juga kami akan sosialisasikan serta surat Edaran kami kirimkan ke semua Kabupaten Kota se- Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten tetangga di Wilayah Provinsi Gorontalo,” pungkasnya. (*/ap)

Laporan : Adi Pranata

Silakan komentar Anda Disini….