Chaos Aksi Tolak UU Omnibus Law di Palu, Akademisi: “Apa Susahnya Menemui Massa Aksi?”

Ilustrasi. (Foto : Int.)

PALU, Kabar Selebes – Gelombang besar Aksi demonstrasi di kota Palu Kamis, (8/10/2020) menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja yang berujung chaos sangat disayangkan berbagai pihak. Sejumlah akademisi menuding sikap diam DPRD Provinsi Sulawesi Tengah memicu aksi berakhir anarkis.

“Apa susahnya menemui mahasiswa mengundang perwakilan mahasiswa lalu berbicara kemudian meminta apa tuntutan mahasiswa itu,” kata Irwan Waris, Akademisi Universitas Tadulako kepada Kabarselebes.id Sabtu (10/10/2020).

“Justru karena tidak mau bertemu begitu masalah ini menjadi seperti itu kan,” imbuhnya. Pengamat politik itu juga menyayangkan 2 kali aksi besar di kota Palu selalu berujung tindakan anarkis.

Pihak DPRD bahkan dikatakan telah kehilangan fungsi sebagai penyalur aspirasi masyarakat. Terbukti 2 kali demonstrasi, wakil rakyat selalu abai mendengar tuntutan massa aksi.

Menurut Waris, sudah seharusnya wakil rakyat kembali kepada fitrahnya menjebatani aspirasi dari massa aksi “Pihak DPRD provinsi kan bukan yang memutuskan (UU: red), Apa susahnya,” katanya.

Pasifnya sikap anggota dewan juga sangat disayangkan akademisi lainnnya. Kepada Kabarselebes.id, pengamat politik, Slamet Riyadi Cante menyatakan semua perwakilan anggota legislatif daerah sudah seharusnya meluruskan simpang siurnya informasi terkait undang-undang.

Bukan hanya segelintir legislatif  yang mendukung dengan adanya penolakan  UU, “Tetapi Pimpinan DPRD dan semua perwakilannya harus menerima perwakilan mahasiswa itu,” ujar Slamet yang juga Akademisi Sekolah tinggi Ilmu sosial dan Politik (Stisipol) Palu itu.

Empati anggota dewan terhadap aspirasi dari massa aksi menurutnya menjadi faktor penting. Terlebih DPRD bisa berkelit sebab tidak memiliki wewenang memutuskan permohonan sejumlah elemen yang menolak pengesahan UU.

“Saya kira cukup memberi rekomendasi saja tuntutan itu mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya untuk meluruskan ke pemerintah pusat. DPR RI misalnya,” katanya.

Terpisah, Isnan Hidayatullah, pengajar Politik dan Filsafat Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu menyebut aksi kali ini bahkan lebih anarkis dari aksi sebelumnya.

Pemblokiran jalan hingga terjadinya pelemparan batu oleh massa menurutnya terjadi sebab aksi sebelumnya juga tak mendapat perhatian oleh DPRD.

“DPRD tak pernah menemui demonstran, ini sebenarnya yang menjadi awal kerusuhan itu,” katanya

DPRD kata dia harusnya tidak bisa bersikap elitis demikian, pasalnya posisi massa aksi secara politis dan administratif adalah representatif dari warga negara.

Sudah sepatutnya perwakilan rakyat mengakomodir apa yang menjadi tuntutan massa aksi. Hal inilah kata dia yang tidak pernah direspon oleh pihak DPRD.

“Jadi lucu juga negara ini, katanya representasi tetapi disisi lain faktanya terjadi fragmentasi, yakni DRPD sendiri, pemerintah sendiri, warga sendiri, nah ini membuat benturan,” ucapnya.

–    Penanganan Disebut Tak Sesuai Prosedur dan Permintaan Maaf Polisi

Atas insiden itu Koalisi Advokasi Korban Aksi Sulteng (KAKA-ST) sedikitnya mencatat 97 mahasiswa ditahan oleh pihak kepolisian.

“Banyak yang lebam-lebam karena dipukul aparat malah ada yg masuk Rumah Sakit” ujar Putri, juru bicara KAKA-ST kepada kabarselebes.id.

Tindakan anarkis kepolisian lantas dikecam berbagai kalangan salah satunya Ombudsman.

Dikutip kabarselebes.id, Sofyan Farid Lembah kepala perwakilan Ombudsman Sulteng sangat menyayangkan tindakan anarkis aparat kepolisian yang terjadi dalam aksi unjuk rasa menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja.

Padahal, dalam aksi sebelumnya, pasca Pemilihan Presiden (Pilpres) pihak Kepolisian dihari puncak saat itu, sangat bersikap humanis menghadapi mahasiswa pendemo yang berakhir dengan aman dan tertib.

“Tetapi, sikap humanis Kepolisian itu, justru tergerus dengan dugaan tindakan kekerasan saat menangani demo menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja,” ujarnya.

Selain itu, pihak Ombudsman melihat ada dugaan diabaikannya protap penanganan demo. Sofyan menyatakan Pihak Irwasda dan Propam harus tuntas menyelidiki soal ini.

Kabid Humas Polda Sulteng, Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Didik Supranoto saat dimintai keterangan menyatakan tindakan anarkis kepolisian merupakan efek dan dampak dari unjuk rasa yang anarkis.

Psikologi seseorang katanya di situasi normal dan aksi yang chaos, baik dari pihak kepolisian maupun pengunjuk rasa, pasti akan berubah.

 “Tapi pada dasarnya itu efek dari terjadinya unjuk rasa yang anarkis. Kan kalau tidak anarkis tidak akan terjadi hal yang demikian. Dan kita sayangkan juga terjadinya unjuk rasa yang anarkis,” kata dia.

Atas insiden itu pihaknya meminta maaf apabila adanya korban kekerasan yang dilakukan terhadap polisi.

“Kita minta maaf atas kekurangan dari tindakan dari pihak kepolisian,” katanya. (ap/fma)

Silakan komentar Anda Disini....