DPRD Kota Palu Pastikan Seluruh Hak Korban Bencana Terpenuhi

Kolase foto anggota Pansus Rehab/Rekon pasca bencana DPRD Palu, Muslimun (kiri) dan Syarif (Kanan)

PALU, Kabar selebes – DPRD Kota Palu, melalui Panitia khusus (Pansus) Rehabilitasi dan rekonstruksi (Rehab/Rekon) pasca bencana, berjanji akan mengupayakan seluruh hak korban bencana terpenuhi, baik hak hunian maupun penerimaan dana stimulan bagi yang telah terdata.

Ketua Pansus, Syarif menjelaskan, setelah dilakukan perpanjangan waktu kerja pihaknya tengah berupaya mengkomunikasikan dengan sejumlah pihak terkait mengenai pemenuhan hak korban bencana.

“Dimasa perpanjangan kerja Pansus kami koordinasi dengan pihak Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD),  terkait masyarakat yang belum tersalurkan stimulan, baik yang rumahnya rusak ringan, sedang maupun berat. Bahkan soal lahan yang akan dibangunkan Huntap di Petobo, kami konfirmasi sudah 65 persen pemilik lahan bertandatangan,” ungkapnya, di Kantor DPRD Kota Palu, Selasa (13/10/2020).

Terkait lahan di Petobo lanjutnya,  apabila nantinya keseluruhan pemilik lahan telah setuju, maka pihaknya akan melakukan konfirmasi kembali dengan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang akan melibatkan pihak Pemerintah Kelurahan Petobo, membahas surat permintaan Gubernur Sulteng.

Diakuinya ada beberapa persoalan yang juga menjadi temuan serta menjadi perhatian serius Pansus diantaranya menyangkut Hunian sementara (Huntara) yang saat ini mulai bermasalah.

Permasalahan itu ialah mulai dari lahan yang sudah ingin diambil, bahkan kondisi yang telah rusak akibat banjir yang diantaranya ditemukan pada Huntara Kelurahan Mamboro dan Balaroa.

“Rabu malam akan dilanjutkan Rapat Dengar Pendapat di DPRD Kota Palu, membahas terkait dengan percepatan pembangunan Huntap dan meminta klarifikasi pemerintah terkait dengan progres pembangunan-pembangunan Huntap,” jelasnya.

Selain itu, Pansus juga benar-benar meminta pemerintah untuk menyalurkan bantuan sesuai dengan hak dan kewajiban masyarakat.

“Jangan sampai ada oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab meyalahgunakan bantuan stimulan ini,” tandasnya.

–              Harapkan Keseriusan Pemerintah Kota

Senada, anggota Pansus lainnya, Muslimun meminta pemerintah harus aktif dalam penyelesaian masalah ini.

“Kami minta pemerintah betul-betul serius. Khususnya menyangkut kehadiran saat pembahasan bersama. Tidak bolehlah diwakili setiap kali pertemuan bersama kami,”harapnya.

Menurutnya, kehadiran dari pihak eksekutif sangatlah berpengaruh dalam penyelesaian pelbagai temuan penanganan pasca bencana. Pasalnya, jika selalu diwakili maka tidak akan ada titik temu dari setiap pertemuan yang dilakukan.

“Walikota harusnya hadir. Sebab mereka adalah pengambil kebijakan. Bemana mau selesai kalau setiap pertemuan hanya diwakili asisten,”tegasnya. (sob/ap/fma)

Laporan: Mohammad Sobirin

Silakan komentar Anda Disini….