Perkuat Materi Ranperda P3HA, Pansus DPRD Palu Kunjungi Kabupaten Parimo

Suasana kunjungan kerja Pansus Ranperda P3HA DPRD Palu ke Kabupaten Parimo, dalam rangka memperkuat materi Ranperda yang akan dibahas, Selasa (13/10/2020). (Foto: Istimewa)

PARIMO, Kabar Selebes – Beberapa Anggota Pansus DPRD Kota Palu yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak (P3HA) melakukan kunjungan ke Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Selasa (13/10/2020). 

Kunjungan kerja bertujuan untuk melakukan konsultasi sekaligus meminta saran, masukan serta pertimbangan terkait Ranperda P3HA yang sementara tertunda proses pembahasannya karena harus menunggu surat persetujuan tertulis dari Kementerian Dalam Negeri.

Selain itu, kunjungan kali ini dilakukan dengan harapan Kota Palu juga dapat diapresiasi sebagai Kota Layak Anak sebagaimana Kabupaten Parimo yang sudah lebih dahulu ditetapkan sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA) di Provinsi Sulawesi Tengah.

Rombongan Anggota Pansus DPRD Kota Palu diterima oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kabupaten Parimo, Yusnaeni didampingi Sekretaris Dinas Samsur Latandu dan perwakilan Forum Anak Daerah RandaKabilasa, Najwa Aluweni di Kantor P3AP2KB daerah setempat.

Dalam penjelasannya, Kepala Dinas P3AP2KB Parigi Moutong, Yusnaeni mengatakan untuk menuju kabupaten layak anak, Kabupaten Parimo melalui Dinas P3AP2KB melakukan percepatan pencanangan kabupaten layak anak mengacu pada ketentuan yang meliputi hak sipil, kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, serta perlindungan khusus bagi 15 kategori anak.

“Dan untuk tingkat kabupaten, Parigi Moutong, satu-satunya Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah yang telah mendapatkan penghargaan layak anak tingkat pratama dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia,”ungkapnya.

Sementara, Rusman Ramli Pansus DPRD Kota Palu menyatakan Ranperda P3HA nantinya menjadi regulasi untuk KLA sekaligus bentuk komitmen Pemerintah Kota Palu dalam mendukung perlindungan dan pemenuhan hak anak.

“Ranperda P3HA ini sangat penting karena akan menjadi pegangan atau payung hukum bagi Pemerintah Kota Palu dalam mendukung perlindungan dan pemenuhan hak anak, sekaligus gambaran atau cerminan tugas dan tanggung jawab bagi semua Dinas terkait baik itu Kesehatan, Pendidikan, Sosial, Agama dan OPD lainnya termasuk Kelurahan,”ungkap anggota Fraksi PKS itu.

Dijelaskan dengan adanya Ranperda ini, nantinya akan mengikat semua instansi terkait, contohnya Dinas Kesehatan tentang bagaimana menghadirkan pelayanan yang ramah anak di Rumah Sakit/Puskesmas, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) tentang bagaimana setiap anak yang lahir mendapatkan Akta Kelahiran, termasuk menghadirkan anak-anak dalam setiap Musrenbang yang diselenggarakan oleh pemerintah, sehingga masukannya juga dapat diakomodir.

Berbagai kegiatan kreatif telah dilakukan untuk mengkampanyekan hak anak dan pencegahan kekerasan terhadap anak. Namun seringkali anak dan forum anak masih kurang mendapatkan ruang yang memadai untuk menyampaikan pendapat atau pandangannya di level kebijakan.

Najwa Aluweni,  Forum Anak Randa Kabilasa Parigi Moutong mengungkapkan bahwa Forum Anak Daerah sebagai pelopor dan pelapor merupakan wadah-wadah partisipasi anak untuk mendengarkan dan menyuarakan aspirasi, pendapat serta harapan anak di masyarakat termasuk dalam proses pembangunan. Untuk itu hal ini bisa menjadi contoh kedepannya untuk diterapkan di Kota Palu. (sob/ap/fma)

Laporan: Mohammad Sobirin

Silakan komentar Anda Disini….