Tuntutan Cipayung Plus Soal UU Omnibus Law Ditanggapi DPRD Sulteng

Penyerahan berita acara oleh anggota DPRD Sulteng kepada perwakilan kelompok Cipayung Plus. (Foto : Istimewa)

PALU, Kabar Selebes – Tuntutan kelompok Cipayung Plus yang merupakan gabungan dari sejumlah pimpinan organisasi terkait penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja mendapat tanggapan dari DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng).

Pihak DPRD Sulteng berjanji akan mengawal aspirasi kelompok Cipayung Plus Sulteng tekait penolakan UU Omnibus Law tersebut hingga ke DPR RI.

Bahkan, pernyataan pihak DPRD Sulteng tersebut diperkuat melalui penandatanganan berita acara untuk meneruskan dan mengawal aspirasi penolakan UU Cipta Kerja yang ditandatangani oleh enam anggota dewan dan lima pimpinan Cipayung Plus.

Hal itu merupakan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilaksanakan DPRD Sulteng serta dihadiri kelompok Cipayung Plus pada Senin (12/10/2020).

Ketua Komisi IV DPRD Sulteng, Alimuddin Paada yang memimpin RDP mengaku, akan menyampaikan aspirasi penolakan dari kelompok Cipayung Plus ke DPR RI atau pemerintah pusat.

“Setelah pertemuan ini, kami langsung sampaikan ke pemerintah pusat,” aku Alimuddin Paada yang didampingi sejumlah anggota DPRD Sulteng.

Ketua IMM Sulteng, Alvian Karmin mengatakan, UU Cipta Kerja dinilai proses penyusunan regulasinya tidak terbuka seluas-luasnya dan telah menyalahi UUD 1945.

“Dalam Pasal 28 UUD 1945 telah menegaskan bahwa ketika ada rancangan undang-undang diperlukan ada keterbukaan,” jelasnya.

Sementara, disisi lain, DPR RI belum mengeluarkan draft asli UU Cipta Kerja yang telah disahkan pada 5 Oktober 2020 lalu.

Sehingga, menyebabkan kegaduhan dimana-mana, salah satunya terjadi aksi demonstrasi di beberapa daerah di Sulteng.

Hal senada juga disampaikan Ketua Umum Badko HMI Sulteng, Muhammad Rafiq menilai, DPRD Sulteng dipandang perlu mendorong DPR RI agar segera mengeluarkan draf asli UU Cipta Kerja.

“Masyarakat diperhadapkan dua versi. Kerena perbedaan itu membuat masyarakat bingung, mana yang harus dikaji,” katanya.

Tidak jauh berbeda dengan penyampaian Ketua PKC PMII Sulteng, Mohammad Arif, Ketua Pimpinan Daerah KMHDI Sulteng, I Made Randya Wijaya dan Ketua GMKI Kota Palu, Trisno Palinoa yang bersepakat, bahwa UU Cipta Kerja memuat pasal kontroversial yang dapat merugikan masyarakat. (rkb/rlm/fma)

Laporan : Rifaldi Kalbadjang