Ikut Rakor Virtual Bersama Mendagri Bahas Regulasi Omnibus Law, Sikap DPRD Banggai Dipertanyakan

Pihak DPRD Banggai saat membacakan naskah penolakan didepan massa aksi Geram di depan Gedung DPRD mewakili tujuh fraksi. (Foto : Istimewa)

LUWUK, Kabar Selebes – Setelah diketahui mengikuti rapat koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang mengagendakan sinergitas kebijakan pembangunan pusat dan daerah dalam pelaksanaan regulasi Omnibus Law, sikap DPRD Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah (Sulteng) dipertanyakan.

Pasalnya, saat demo penolakan UU Omnibus Law pada Selasa (12/10/2020), Ketua DPRD Banggai membacakan naskah penolakan didepan massa aksi Gerakan Rakyat dan Mahasiswa (Geram) di depan Gedung DPRD mewakili tujuh fraksi PDI-P, PKS, Gerindra, Golkar, PAN, NasDem, Hanura, PKB, dan Perindo yang telah ditandatangani.

“Mewakili Geram, kami menyatakan mosi tidak percaya terhadap DPRD Banggai. Ini bentuk penghianatan dilakukan Ketua DPRD kepada seluruh rakyat Kabupaten Banggai,” ujar Ramli.

Ia mengatakan, penolakan Ketua DPRD adalah topeng demokrasi karena terbukti mengikuti rakor yang mengagendakan pelaksanaan Regulasi Omnibus Law.

Hal itu, kata dia, sangat kontras dan dinilai sebagai gejala meloloskan kepentingan oligarki dalam perampasan hak rakyat.

“Dalam waktu dekat kami akan mendatangi dan berdialog dengan anggota fraksi maupun eksekutif sebagai respon sikap ambigu kebijakan penolakan Undang Undang sapu jagat. Ini adalah peringatan bagi Ketua DPRD Banggai, bahwa rakyat dan mahasiswa tidak diam untuk menuntut pencabutan Omnibus Law,” tandasnya. (im/rlm/fma)

Laporan : Irwan Merdeka

Silakan komentar Anda Disini….