Tolak UU Cipta Kerja, YAMS Sulteng : Cederai Nilai-nilai Keadilan

Direktur YAMS, Yansen Kundimang

POSO, Kabar Selebes – Sebagai lembaga yang konsen terhadap penegakan Hukum dan Hak Asazi Manusia, Yayasan Amanah Masyarakat Sipil (YAMS) Sulawesi Tengah (Sulteng) dalam kajiannya menyoroti UU Cipta Kerja.

Direktur YAMS Sulteng, Yansen Kundimang mengatakan, UU Cipta Kerja tersebut sangat mencederai nilai- nilai keadilan dan pemanfaatannya, dimana sangat jelas ketimpangan serta terkesan hanya menguntungkan pihak tertentu.

Menurutnya, berdasarkan penelusuran data UU Cipta Kerja melalui Tim Advokat Lawan Omnibus Law Sulteng pada BAB VIII tentang pengadaan tanah Pasal 122 menjelaskan memberikan kemudahan dan kelancaran dalam pengadaan tanah untuk kepentingan penciptaan kerja, dimana UU tersebut mengubah, menghapus, sebagian ketentuan–ketentuan yang ada dalam UU Nomor 2  Tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

“Dalam jangka waktu tiga kali, pihak yang berhak atas tanahnya, ketika tidak hadir dalam konsultasi publik secara patut dianggap menyetujui rencana pembangunan. Nah, bagaimana kalau hal ini tidak dihadiri oleh pihak yang berhak tersebut. Upaya apa yang dilakukan,” ujar Yansen, Rabu (14/10/2020).

Menurutnya, dalam UU Cipta Kerja tersebut tidak menjelaskan upaya apa yang akan dilakukan ketika hal itu, telah dilakukan.

Selain itu, pada Pasal 123 angka 5, dalam Pasal 19 disisipkan Pasal 19C mengenai penetapan lokasi pengadaan tanah dilakukan tidak memerlukan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).

Padahal, seharusnya AMDAL sangat diperlukan dalam setiap aktifitas suatu kegiatan usaha, dimana hal tersebut untuk mengukur dan memastikan apakah aktifitas kegiatan usaha layak atau tidak.

Ia menambahkan, dalam kajian YAMS Sulteng, adanya tumpang tindih lembaga dalam kewenangan pengelolaan tanah, dalam hal ini mengambil peran Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada Pasal 125 paragraf 1, ada disebut Bank Tanah yang berfungsi melaksanakan perencanaan, perolehan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pendistribusian tanah.

Bank Tanah, kata dia, dapat juga diberikan hak pengelolaan yang sangat berlebihan dengan fungsi yang begitu sangat luas.

“Kami menduga Bank Tanah ini bukan tidak mungkin disalah gunakan. Intinya UU Cipta Kerja ini jauh dari prinsip filosofis, yuridis, dan sosiologis. Sehingga tidak patut dan layak UU Cipta Kerja disahkan,” pungkasnya. (rdn/rlm/fma)

Laporan : Ryan Darmawan

Silakan komentar Anda Disini….