Aliansi Serikat dan Kerukunan Bersatu Morowali Tuntut Presiden Terbitkan Perppu Pencabutan UU Omnibus Law

Suasana aksi aliansi serikat dan kerukunan bersatu Morowali menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja di depan DPRD Morowali, Rabu (14/10/2020). (Foto: Ahyar Lani/KabarSelebes.id)

MOROWALI, Kabar Selebes – Aksi unjuk rasa kembali digelar di Kabupaten Morowali terkait penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disahkan DPR RI.

Unjuk rasa kali ini merupakan aksi gabungan dari sejumah organisasi serikat dan buruh, serta kerukunan atau paguyuban yang tergabung dalam Aliansi Serikat dan Kerukunan Bersatu Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.

Massa sekitar ratusan itu mendatangi gedung DPRD Morowali di Desa Bahoruru, Kecamatan Bungku Tengah, pada Rabu (14/10/2020).

Koordinator Lapangan (Korlap), Afdal, dalam orasinya menyampaikan, UU Omnibus Law harus dicabut kembali oleh Presiden RI dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

Sejumlah perwakilan Aliansi Serikat dan Kerukunan Bersatu diterima langsung Wakil Ketua I DPRD Morowali, Syarifudin Hafid dan beberapa anggota dewan lainnya.

Pada kesempatan itu kemudian dibuat Berita Acara Penyampaian Aspirasi Nomor: 910/765/DPRD/X/2020, antara lain;

1. Meneruskan aspirasi Aliansi Serikat dan Kerukunan Bersatu kepada Presiden RI bersama tembusan yang tertera pada 14 Oktober 2020 terkait penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja dan penerbitan Perppu tentang Pencabutan UU Omnibus Law.

2. Bahwa terkait dengan poin 1, DPRD Morowali akan melakukan penyelesaian tuntutan Aliansi Serikat dan Kerukunan Bersatu, dengan cara menemui langsung para stakeholder pengambil kebijakan terkait UU Omnibus Law di Jakarta.

3. Bahwa dengan adanya tuntutan Aliansi Serikat dan Kerukunan Bersatu pada poin 3 terhadap polemik ketenaga kerjaan yang terjadi saat ini di Morowali, dengan tuntutan membentuk Pansus DPRD Morowali akan menindaklanjuti tuntutan tersebut melalui prosedur pembentukan Pansus DPRD dengan meminta pertimbangan Badan Musyawarah DPRD Morowali.

4. Bahwa dengan adanya tuntutan Aliansi Serikat dan Kerukunan Bersatu meminta DPRD segera mencari solusi sering terjadinya pemadaman listrik serta jaringan telkomsel di daerah Morowali terjadi trible, sehingga komunikasi masyarakat terganggu. DPRD Morowali akan menindaklanjuti dengan melalui mekanisme rapat dengar pendapat umum mengundang para stakeholder serta pemangku kepentingan, termasuk Aliansi Serikat dan Kerukunan Bersatu, paling lambat 25 Oktober 2020.

Berkaitan dengan aspirasi Aliansi Serikat dan Kerukunan Bersatu, maka DPRD Morowali meneruskannya kepada Presiden RI di Jakarta, dengan surat Nomor:005/764/DPRD/X/2020, yang ditanda tangani Wakil Ketua I DPRD Morowali, Syarifudin Hafid.

Aliansi Serikat dan Kerukunan Bersatu antara lain KMKB, KPPM, KK-BUA Luwu, PHPB, KPC-Raya, KKBM, KKM, DPC FIKEP SBSI, DPC FSPNI, dan KKBWM. (ahl/ap/fma)

Laporan: Ahyar Lani

Silakan komentar Anda Disini….