Represif Terhadap Jurnalis di Palu, Ombudsman : Banyak Oknum Aparat Kepolisian Tak Paham Perkap No 2 Tahun 2019

Kepala Perwakilan Ombudsman Sulawesi Tengah, H. Sofyan Farid Lembah saat memberikan keterangan pers di kantornya, Senin (19/10/2020). (Foto: Mohammad. Arief/KabarSelebes.id)

PALU, Kabar Selebes – Kepala Perwakilan Ombudsman Sulawesi Tengah (Sulteng), H. Sofyan Farid Lembah menyatakan kurangnya pemahaman para oknum aparat Kepolisian terhadap Peraturan Kapolri (Perkap)  No. 2 Pasal 10 Tahun 2019.

Hal itu dibuktikan adanya tindakan represif dan arogansi oknum aparat terhadap penanganan massa aksi yang melakukan Demonstrasi saat unjukrasa Omnibuslaw pada 8 Oktober 2020 lalu.

Bahkan wartawan yang tengah bertugas menjalankan profesi Jurnalis, turut jadi korban tindakan represif kepolisian.

“Kami akan mempertanyakan Promotor Polri itu sendiri, dibalik tindakan arogansi dan represif pihak Kepolisian saat menangani Huru-hara yang menghilangkan nilai humanis,” ujar Sofyan kepada sejumlah media di Kantornya Jalan Chairil Anwar, Kota Palu, Senin (19/10/2020).

Menurutnya, sikap arogansi oknum kepolisian sudah sering kali terjadi saat penanganan aksi demonstrasi yang menyampingkan nilai humanis, bahkan tidak luput dari kekerasan terhadap Jurnalis.

Para awak media cetak dan elektronik yang ada di Palu kata dia, harus mendorong pihak Polda Sulteng untuk segera menuntaskan dan lebih serius dalam mengusut sejauh mana penanganan perkara kekerasan terhadap Jurnalis bukan hanya sebatas mediasi.

“Pihak Kepolisian harus segera menindak lanjuti kekerasan yang menimpa tiga Jurnalis di Palu ini. Apabila, organisasi yang mendampingi dan berdiri sebagai advokasinya belum ada perkembangan segera laporkan ke Ombudsman setelah 14 hari masuknya laporan, sehingga bisa di evaluasi lebih intens,” terangnya.

“Kekerasan terhadap jurnalis ini harus tuntas dan sampai di meja hijau. Ini akan berulang jika tidak di seriusi penangananya dan kedepan Polri harus lebih humanis,” tambahnya.

–              Evaluasi Kinerja Kepolisian

Lebih lanjut diterangkan Sofyan agar tindakan kekerasan terhadap Jurnalis maupun mahasiswa tidak terus terjadi, pihak Polda Sulteng harus mengevaluasi personilnya dan memberikan simulasi penanganan Huru-Hara sesuai Perkap No 2 Tahun 2019 ini.

Adapun poin penting pada Perkap itu salah satunya tidak mudah terpancing oleh situasional yang terjadi.

Selain itu, ada beberapa hal yang harus di patuhi dalam penanganan aksi Huru-hara sesuai aturan Perkap No 2 pasal 10 Tahun 2019.

(1) Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, paling sedikit meliputi:

a.            Terpancing emosi oleh perilaku massa;

b.            Melakukan tindakan kekerasan;

c.             Membawa peralatan selain peralatan PHH;

d.            Keluar dari formasi;

e.            Bersikap arogan, mengucapkan kata-kata kotor, memaki-maki dan melakukan gerakan tubuh yang bersifat pelecehan seksual atau perbuatan asusila, dan atau memancing emosi massa dan;

f.             Melakukan tindakan tanpa perintah Komandan satuan PHH Brimob Polri selaku penanggung jawab teknis di lapangan.

(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e paling sedikit meliputi:

a.            pelaksanaan PHH harus bersifat melindungi, mengayomi dan melayani; dan

b.            bergerak dan bertindak berdasarkan atas  perintah komandan satuan PHH Brimob Polri secara berjenjang sesuai lingkup kewenangan tanggung jawab masing-masing.

Kata Sofyan, pemahaman dan simulasi mengenai Perkap inilah belum sepenuhnya dipahami seutuhnya sehingga banyak oknum kepolisian yang tidak konsisten dalam bertugas.

“Ini yang tidak utuh pemahaman di tingkat bawah oleh personil yang masih minim, sehingga perlu dievaluasi kembali. Intinya penanganan huru-hara yang terjadi tidak benar dan tidak paham terkait Perkap No 2 tahun 2019,” pungkasnya.

Sementara itu, Sofyan menjelaskan meskipun banyak keluhan yang terdengar di luar dan disertai bukti nyata lewat video dan foto beredar, baik secara langsung maupun melalui media sosial Facebook, WhatsApp dan sebagainya, sampai hari ini, belum ada masyarakat maupun mahasiswa yang mengadu ke Ombudsman terkait tindakan kekerasan pada aksi Demonstrasi UU Omnibus Law 8 Oktober lalu. (maf/ap/fma)

Laporan : Mohammad. Arief

Silakan komentar Anda Disini….